90 Perusahaan Tambang 'Nunggak' Iuran Penggunaan Kawasan Hutan

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan 90 perusahaan tambang menunggak bayar iuran Penggunaan Kawasan Hutan (PKH).

Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak SDA dan KND Kemenkeu Kurnia Chairi mengatakan jumlah pihak yang belum membayar iuran PKH semula mencapai 112 perusahaan.

Menurut Kurnia, sekitar 20 perusahaan akhirnya membayar iuran PKH ke negara. Dengan demikian, masih sisa 90 perusahaan yang belum membayar iuran PKH sampai saat ini.

"Sebagian lakukan penyetoran dari 112 perusahaan tadi, jadi mungkin berkurang sekitar 90-an saja karena kemarin komitmen menyetor," ungkap Kurnia dalam media briefing, Rabu (4/8).

Total potensi penerimaan negara jika 112 perusahaan itu sudah membayar iuran PKH mencapai Rp1 triliun. Namun, Kurnia tak menjelaskan rinci jumlah iuran PKH yang sudah dibayar oleh sejumlah perusahaan.

"112 perusahaan ini potensinya mencapai Rp1 triliun," imbuh Kurnia.

Berdasarkan aturan, iuran PKH harus dibayarkan ke negara lewat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Sementara, Kurnia menjelaskan total potensi penerimaan negara yang belum dibayarkan dari KLHK mencapai Rp3 triliun. Pemerintah baru berhasil mengidentifikasi Rp1 triliun berasal dari 112 perusahaan yang belum membayar iuran PKH.

Untuk sisanya, Kemenkeu dan KLHK masih terus mengidentifikasi pihak mana saja yang belum membayar iuran kepada negara.

"Kami melakukan penagihan bersama-sama baik antar kementerian/lembaga, maupun dengan unit eselon 1 Kemenkeu. Ini teridentifikasi di tambang, selain bayar iuran produksi kan juga wajib PNBP penggunaan hutan. Ada Rp3 triliun lebih di KLHK yang belum dibayar, dan di Rp3 triliun itu Rp1 triliun sudah teridentifikasi tadi 112 perusahaan," tutup Kurnia.

[Gambas:Video CNN]