Komisi VI DPR RI menyetujui Penyertaan Modal Negara (PMN) baik tunai dan non-tunai untuk 10 BUMN senilai Rp73 triliun pada 2023.
Wakil Ketua Komisi VI Mohamad Hekal mengatakan BUMN yang menerima PMN yaitu PT PLN (Persero) sebesar Rp10 triliun dan PT LEN Industri (Persero) Defend ID sebesar Rp3 triliun.
Kemudian, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)/ ID Food sebesar Rp2 triliun.
"Akan digunakan dalam rangka memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha perusahaan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional," ujar Mohamad Hekal dalam rapat kerja dengan Kementerian BUMN, Senin (4/7).
Kemudian PT Hutama Raya Karya (Persero) sebesar Rp30,56 triliun dan PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) sebesar Rp9,5 triliun.
Lalu, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) atau IFG sebesar Rp6 triliun dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp4,1 triliun.
Selain itu, PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) menerima PMN sebesar Rp3 triliun, Perum DAMRI sebesar Rp867 miliar serta Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia/AirNav sebesar Rp790 miliar.
Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir memastikan BUMN yang menerima PMN akan menjalankan tugas dengan baik.
Selain itu, dividen ditargetkan akan meningkat menjadi Rp43 triliun di 2023 dan Rp50 triliun di 2024. "Jadi antara PMN dan dividen bisa berimbang," ujar Erick.