SERANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta DPRD Banten untuk mendukung progran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Hal itu agar perekonomian masyarakat di tengah pandemi Covid-19 tidak turun yang berakibat perekonomian daerah turut anjlok.
Hal itu terungkap dalam rapat koordinasi (Rakor) antara Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK dengan seluruh anggota DPRD Banten di Ruang Paripurna DPRD, KP3B, Curug, Kota Serang, Rabu (3/3/2021).
Direktur Korsup KPK Wilayah II, Yudhiawan Wibisono mengatakan, DPRD sebagai lembaga rakyat memiliki tugas dan fungsi salah satunya fungsi pengawasan. Fungsi tersebut agar seluruh program yang ada pada APBD Banten dapat dirasakan masyarakat.
“Makanya DPRD (Banten) harus mendukung program pemerintah, khususnya PEN. Supaya masyarakat kita ekonominya jangan turun, kalau itu terjadi bisa bahaya,” kata Yudhiawan.
Pihaknya juga mengapresiasi DPRD Banten yang telah membantu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dalam melakukan kontrol terhadap seluruh program-program yang ada.
Diketahui, pada 2021 ini, Pemprov Banten mendapatkan dana pinjaman dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp4,1 triliun untuk program PEN di Banten. Dan dana tersebut juga sudah masuk dalam APBD 2021.
Ketua DPRD Banten, Andra Soni mengatakan, rakor tersebut merupakan tindaklanjut dari surat KPK tertanggal 23 Februari 2021 terkait rakor koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi.
“Oleh karena itu, saya selaku pimpinan, hari ini, mengundang seluruh anggota DPRD untuk hadir dalam rakor tersebut,” katanya.
Terkait program PEN, Andra mengaku Pemprov Banten mendapatkan dukungan dana dari PT SMI sebesar Rp4,1 triliun.
“Dan itu sudah kita masukan di dalam APBD 2021 ini. Harapannya dengan ada pinjaman ini ekonomi di Banten bisa pulih kembali,” kata Andra.
(Adv)
Dukung BantenNews.co.id untuk terus menyajikan jurnalistik yang independen. Klik disini
