Kompas TV nasional peristiwa

Dugaan Korupsi Bansos Sudah Dirancang Pejabat Kemensos dan Politikus PDIP Sebelum Pandemi

Kompas.tv - 3 Februari 2021, 11:49 WIB
dugaan-korupsi-bansos-sudah-dirancang-pejabat-kemensos-dan-politikus-pdip-sebelum-pandemi
Dirjen Rehabilitasi Sosial Harry Hikmat dan Direktur Lansia Andi Hanindito mengecek Bansos Sembako yang akan dibagikan kepada lansia terdampak covid-19 (Sumber: Dok Dir Lansia)
Penulis : Iman Firdaus

JAKARTA, KOMPAS.TV- Dugaan korupsi bantuan  proyek bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial (Kemensos) suduh dirancang sebelum pandemi Covid-19 melanda Indonesia.

Hal itu terungkap dari reka adegan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (1/2/2021) lalu di Gedung KPK, Kuningan Jakarta. 

Dalam salah satu reka adegan, terlihat  pertemuan antara tersangka Matheus Joko Santoso (MJS) selaku pejabat pembuat komitmen Kemensos dengan politikus PDIP Ihsan Yunus, yang waktu itu  menjabat sebagai wakil ketua Komisi VIII DPR. Pertemuan terjadi pada Februari ketika Covid-19 belum ramai di Indonesia, namun sudah menjadi pemberitaan dunia. Covid-19 mulai masuk ke Indonesia pada Maret 2020.

Baca Juga: Berkas Lengkap, Dua Tersangka Suap Bansos Juliari Batubara Bakal Maju ke Persidangan


Menurut peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Dewi Anggraeni,  ada dua kemungkinan terkait pertemuan yang dilakukan pejabat Kemensos dan politikus PDIP itu.

Pertama, sudah bisa memperkirakan akan ada bantuan yang harus diberikan atau disiapkan melihat kasus Covid-19 yang terjadi di Wuhan, China.

"Ini sebenernya masalah transparansi informasi dan hitung-hitungan waktu release informasi covid dari pemerintah," ujar Dewi kepada wartawan, Rabu (3/2).

Baca Juga: Aliran Dana Kasus Korupsi Dana Bansos Covid-19 Diduga Sampai ke Ihsan Yunus

Kedua, pertemuan tersebut memang sudah tradisi di Kemensos dalam rangka bagi-bagi jatah proyek bansos.

Apalagi, program bantuan dari Kemensos itu ada yang reguler yang  sudah menjadi kebiasaan  di Kemensos untuk bagi-bagi jatah bantuan untuk rakyat miskin, karena distribusi dan laporannya selama ini juga tidak  sampai ke masyarakat. "Pengaduan dari masyarakat yang tidak dapat bantuan misalnya, kan enggak diinformasikan juga oleh Kemensos," jelas Dewi.

Menurut Dewi, jika kemungkinan kedua yang benar, berarti korupsi yang terjadi di Kemensos sudah sistematis.


 



Sumber : Kompas TV

BERITA LAINNYA



Close Ads x