Satelit Satria 1 Sempat Dikabarkan 'Gagal'

International Telecommunication Union (ITU), organisasi yang meregulasi radio internasional dan telekomunikasi secara global ini, sempat dikabarkan menolak perpanjangan waktu kepada Indonesia untuk meluncurkan satelit Satria 1.

Hal itu berawal dari pemberitaan Spaceintelreport.com pada 16 November lalu, yang menyebutkan bahwa ITU menolak permohonan Indonesia dengan alasan belum cukup bukti penundaan satelit Satria 1 disebabkan pandemi virus Corona (COVID-19).

Terkait pemberitaan tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate bersuara dan mengklarifikasi informasi yang dituliskan Spaceinterlreport.com itu.

"Berita pada tanggal 16 November tahun 2020 dengan judul berita ITU Board Reject Indonesia's Deadline Extension Request For Satria Broadband Satelite. Berita tersebut sebetulnya telah diralat, telah diperbaiki, dikoreksi menjadi ITU Wants More Information before standing deadline for Indonesia's Satria Broadband Satelite," tutur Menkominfo, Senin (23/11/2020).

Johhny mengatakan Corona telah mempengaruhi pengadaan dan produksi satelit Satria 1, yang pada akhirnya berdampak pada pengunduran jadwal peluncuran satelit broadband milik pemerintah tersebut.

"Ternyata, COVID-19-19 juga berdampak kepada proses pengadaan dan produksi Satelit Satria 1, yang sedianya direncanakan untuk ditempatkan di orbit pada bulan Maret tahun 2023, kemudian mengalami pengunduran jadwal," ungkap Johnny.

Pemerintah Indonesia kemudian mengusulkan dan meminta perpanjangan waktu peluncuran satelit Satria 1 yang akan menempati slot orbit 146 derajat Bujur Timur.

"(Mengajukan) selama 14 bulan yang kita perkirakan, secepatnya atau paling cepat meletakkan satelit di orbit bisa dapat dilakukan pada kuartal keempat tahun 2023," pungkasnya.

Pembuatan satelit Satria 1 dimulai pada akhir 2020. Dibutuhkan dana sebesar USD 550 juta atau setara Rp 8 triliun untuk membuat satelit Satria yang dijanjikan menghasilkan akses internet gratis di 150 ribu titik di Indonesia.

"Seluruh dana itu USD 550 juta atau sekitar Rp 8 triliun, di mana USD 425 juta itu merupakan pinjaman sindikasi dari ekspor kredit Prancis dan multilateral yang berkedudukan di Beijing, China. Sisanya adalah modal kita sendiri atau ekuitas," ujar CEO PT Satelit Nusantara Tiga Adi Rahman Adiwoso.

Untuk pembuatan satelit Satria ini, dua investor yang dimaksud, yaitu BPI France dari Prancis dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) dari China.

Satelit Satria 1 akan diandalkan pemerintah untuk berperan dalam melayani akses internet dengan kapasitas 150 Gbps di 150 ribu lokasi, terdiri dari 93.900 titik untuk pendidikan (SD, SMP, SMA, dan pesantren ), 47.900 titik untuk pemerintahan (kelurahan, kecamatan, pemerintah daerah), 4.900 titik layanan publik lainnya, dan 3.700 titik.