DPRD Jateng Minta Data Terdampak Corona Harus Valid, dari Guru Ngaji hingga Pekerja Seni

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Pemerintah diminta untuk cemat dan terus melakukan validasi data jaring pengaman sosial (JPS) masyarakat terdampak pandemi virus corona atau Covid-19.

Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah Abdul Hamid mengatakan, jangan sampai terjadi tumpang tindih data maupun mereka yang mebutuhkan justeru terlewatkan.

"Harus dilakukan perencanaan dan pendataan yang lebih detail lagi. Jangan sampai tumpang tindih dan jangan sampai ada yang kelewatan," katanya sebagaimana keterangan persnya pada Tribunjateng.com, Kamis (16/4/2020).

• Update Corona 16 April di Dunia: Tembus Angka 2 Juta Pasien Covid-19, 134.616 Meninggal

• Dana Desa Bisa Untuk BLT Perbulan Rp 600 Ribu, Ini Syarat dan Cara Mendapatkan

• Ada Potensi Hujan di Kota Semarang Bagian Timur, Simak Prakiraan Cuaca BMKG Hari Ini

Abdul Hamid menyebutkan, masyarakat terdampak di antaranya adalah mereka yang kehilangan pendapatan karena aktivitas berhenti, semisal sektor jasa, perdagangan, transportasi, para guru ngaji, buruh harian, hingga pekerja seni/hiburan.

"Yang pasti adalah bagaimana anggaran yang ada selain untuk kebutuhan penanganan kedaruratan Covid-19, juga harus diperuntukkan untuk jaring pengaman kepada masyarakat terdampak  serta kebutuhan lainnya yang benar benar diperlukan pada kondisi saat ini," katanya.

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menambahkan, DPRD bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan terus lakukan komunikasi termasuk di dalamnya bagaimana pola penganggaran.

"Agar dana yang dikeluarkan tepat sasaran dan tepat guna," katanya.

Sejauh ini, jelas dia, para wakil rakyat mendapat penugasan khusus untuk melakukan monitoring penanganan dan pencegahan Covid-19 di daerah pemilihan masing-masing.

Salah satu rekomendasi dari hasil monitoring adalah, kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam upaya menanggulangi bencana nasional Covid-19 harus dilakukan secara terorganisir dengan baik.

"Pemerintah di semua tingkatan, serta elemen lain yang bahu membahu melakukan gerakan langkah pencegahan, bantuan kemanusiaan. Sehingga tidak ada kesan berjalan sendiri sendiri dan diluar kontrol," jelas Abdul Hamid yang juga Pengurus PW GP Ansor Jawa Tengah ini.

Dia menjelaskan, langkah itu perlu dilakukan katena semua belum tahu sampai kapan virus corona ini akan berakhir.

"Jadi mari kita saling bahu membahu memutus rantai  virus ini agar  tidak semakin berkembang dan akhirnya melumpuhkan seluruh aktivitas kita," katanya.(*)