Network
PIKIRAN RAKYAT – Upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan produksi dan ekspor perikanan harus dibarengi dengan perhatian dan kebijakan perlindungan hak asasi manusia bagi pekerja di sektor perikanan.
Sektor perikanan saat ini masih rentan terhadap praktik kerja paksa dan perdagangan orang.
Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan praktik kerja paksa tersebut terjadi pada sub sektor budidaya, penangkapan dan pengolahan ikan.
Baca Juga: Ramai Kisah Artis Jepang Anne Watanabe yang Diselingkuhi Suaminya selama Mengandung Anak Ketiga
Oleh sebab itu, dia berharap rencana pemerintah meninjau ulang 29 peraturan di sektor perikanan, tidak hanya mempertimbangkan sisi ekonomi namun juga aspek lingkungan dan sosial.
"Dikhawatirkan ddregulasi itu akan menjadi ajang eksploitasi sumberdaya ikan tanpa memikirkan keberlanjutan," ujar Abdi di Jakarta, Senin, 27 Januari 2020.
Walaupun stok ikan di perairan Indonesia terindikasi naik, dia mengatakan, pemerintah harus menyadari bahwa saat ini stok ikan global semakin menipis.
Baca Juga: Rektor Unikom: Belajar di Luar 2 Semester pada Kampus Merdeka Memunculkan Beban Biaya Baru Mahasiswa
Kegiatan penangkapan ikan saat ini ditandai dengan ongkos produksi yang makin meningkat.
Apalagi dengan rencana pemerintah mendorong armada kapal ikan Indonesia menangkap di ZEEI.
