Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Jokowi Didesak Evaluasi Pansel Capim KPK

Kompas.com - 24/08/2019, 07:58 WIB
Christoforus Ristianto,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Kawal Capim KPK meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK periode 2019-2023 yang dinilai menyisakan berbagai persoalan.

"Presiden Joko Widodo (harus) memanggil serta mengevaluasi Panitia Seleksi Pimpinan KPK 2019-2023," kata Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, yang juga tergabung dalam Koalisi Kawal Capim KPK, dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (23/8/2019).

Menurut Kurnia, masa depan pemberantasan korupsi bisa terancam karena proses seleksi pimpinan KPK yang menyisakan berbagai persoalan serius, mulai dari tindakan atau pernyataan anggota Pansel, proses seleksi, hingga calon-calon yang tersisa sampai sejauh ini.

"Pansel seakan tidak menghiraukan masukan dari berbagai elemen masyarakat. Respons yang diberikan oleh Pansel acap negatif dan defensif," kata Kurnia.

Baca juga: Tanggapan Kapolda Sumsel Lolos Tahap Profile Assessment Capim KPK

Beberapa poin yang menunjukkan Pansel dianggap defensif, kata Kurnia, yakni terkait penegak hukum aktif menjadi pimpinan KPK, kepatuhan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN), Keppres pembentukan pansel yang tidak dapat diakses publik, waktu proses seleksi yang tidak jelas, dan keinginan Pansel yang ingin agar KPK fokus pada isu pencegahan.

"Lolosnya 20 calon yang pada tahapan ini tidak menggambarkan masa depan cerah bagi KPK ke depan. Masih ada calon di antara 20 nama itu yang tidak patuh dalam melaporkan LHKPN," ujar dia. 

Kurnia juga menilai, saat ini peran Presiden Jokowi sebagai pemegang mandat tertinggi dalam proses seleksi capim KPK menjadi sangat penting.

"Pansel seharusnya mafhum bahwa setiap pernyataan, langkah, dan tindakan yang dijalankan mewakili sikap Presiden. (Maka) Menjadi pertanyaan bagi publik, apakah sebenarnya Presiden setuju dengan 20 nama yang menyisakan banyak persoalan seperti saat ini?" ucap Kurnia.

Baca juga: KPK Ungkap Kepatuhan LHKPN Capim KPK yang Lolos Profile Asssessment

Adapun 20 orang capim yang lolos tes profile assessment tersebut berasal dari anggota Polri, jaksa, dosen dan akademisi, advokat, pensiunan jaksa, hakim, auditor, komisioner KPK, PNS, dan lain-lain.

Mereka akan menjalani tes kesehatan pada 26 Agustus di RSPAD Gatot Subroto dan tes wawancara serta uji publik pada 27-29 Agustus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com