Politisi PKS: APBN 2019 Menunjukkan Pemerintah Jokowi Pesimis

Jakarta (24/05) -- Refrizal, politisi senior asal PKS, menyoroti  Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal 2019 yang baru saja disampaikan oleh Pemerintah pada pembukaan masa sidang DPR minggu lalu. Dalam keterangannya, Refrizal mengatakan bahwa selama 4 tahun pemerintahan Jokowi-JK persoalan ekonomi fundamental seperti pengangguran, kemiskinan dan kesenjangan masih memprihatinkan.

“Data-data ekonomi kita menunjukkan bahwa jumlah rakyat menganggur saat ini sebanyak 6,87 juta jiwa, jumlah rakyat miskin dan mendekati miskin sekitar 126 juta jiwa dan kesenjangan pendapatan masyarakat masih sangat lebar dengan rasio gini mencapai 0,39” ungkap Anggota Komisi XI ini.

Angka-angka tadi artinya kondisi ekonomi kita secara fundamental masih memprihatinkan. Untuk itu pemerintah harus bekerja lebih keras dan fokus dalam memperbaiki kinerja sektor ekonomi.

Selain itu, Anggota DPR Komisi XI ini berpendapat bahwa rentang pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan pemerintah dalam APBN 2019 sebesar 5,4%-5,8% menunjukkan bahwa pemerintah tidak optimis terhadap kinerja ekonomi tahun depan, pasalnya dalam target pertumbuhan tahun lalu pemerintah mengajukan target pertumbuhan sebesar 5,4%-6,1%.

“Penurunan batas atas target pertumbuhan tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya dari 6,1% menjadi 5,8% menunjukkan fakta bahwa pemerintah pesimis terhadap kinerja ekonomi tahun depan, padahal janjinya kan pertumbuhan ekonomi akan meroket dengan rata-rata tumbuh 7% pertahun. Ternyata ini tidak tercapai.” ungkap Refrizal.

Hal lain yang dicermati oleh politisi asal Sumatera Barat ini adalah target nilai tukar sebesar 13.700-14.000 dalam asumsi makro APBN 2019 yang dinilainya cukup tinggi.

“Tingginya asumsi nilai tukar menunjukkan bahwa pemerintah tidak mampu memperbaiki fundamental ekonomi akibat dari kebergantungan pada dana asing. Hal ini menyebabkan Indonesia sangat rentan terhadap gejolak nilai tukar” ungkap Refrizal.