Pasca-Investment Grade, RI Terus Perbaiki Perizinan dan Keamanan

Jakarta- Pasca-lembaga pemeringkat kredit, S&P Global Rating menaikkan Indonesia ke level layak investasi (investment grade), pemerintah Indonesia akan terus melakukan perbaikan perizinan investasi sekaligus menjaga keamanan.

"Ada upaya bersama dengan memperbaiki sistem perizinan administrasi, lahan, keamanan. Dalam rapat kabinet, Presiden memerintahkan menteri-menteri untuk memperbaiki prosedur di kementerian dan daerah agar penilaian ini menjadi (baik). Itu akan dijalankan seperti itu," kata Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) di Jakarta, Selasa (23/5).

JK meyakini meningkatnya penilaian tersebut berdampak pada dua hal yakni bunga pinjaman perbankan Indonesia bisa lebih rendah dari Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) serta memberikan keyakinan kepada investor asing bahwa Indonesia stabil. "Investasi bisa lebih efisien karena bunga turun. Kedua, kepercayaan lebih baik. Kita harap dua hal ini baik untuk pemerintahan dan dunia usaha atau swasta," ujarnya.

JK berharap meningkatnya investasi akan menggerakkan roda perekonomian di Tanah Air.

Sebagaimana diberitakan, lembaga pemeringkat kredit, S&P Global Ratings menaikkan peringkat kredit Indonesia menjadi investment grade (BBB-) dari junk (sampah atau BB+), dengan outlook stabil. Dengan demikian, Indonesia sudah mendapatkan peringkat investment grade dari tiga lembaga pemeringkat utama setelah sebelumya Fitch Ratings, dan Moody's.

S&P mengatakan rencana belanja pemerintah yang lebih realistis berpotensi menekan defisit anggaran. S&P memperkirakan rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) berada di level moderat di 30 persen dari GDP. S&P juga memuji keberhasilan program amnesti pajak Indonesia dan mendukung reformasi subsidi khususnya, pengurangan subsidi listrik untuk rumah tangga mampu.

S&P menilai politik di Indonesia relatif stabil di mana kebebasan informasi masih mengalir bebas. Koalisi partai penguasa dinilai kuat di parlemen dan posisi menteri-menteri bidang ekonomi dalam kabinet diisi oleh orang-orang yang kompeten. Namun, S&P masih menyoroti masalah korupsi sebagai isu yang bisa menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi.

Sayangnya Indonesia masih dibatasi bahwa perekonomian tergantung kelas menengah bawah, ketergantungan impor komoditas dan rentan goncangan eksternal. PDB per kapita Indonesia diproyesikan US$ 3.800 pada tahun 2017 dengan tren pertumbuhan sekitar 4 persen per tahun. Perekonomian masih sangat bergantung pada permintaan domestik, sementara ekspor tergerus turunnya harga komoditas.