Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

BPPT Kembangkan Sistem Pengecek KTP Elektronik

image-gnews
Alat verifikasi e-KTP buatan BPPT.  BPPT
Alat verifikasi e-KTP buatan BPPT. BPPT
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sedang mengembangkan sistem algoritma yang akan mengecek kegandaan data biometrik kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau e-KTP. Selama ini, pengecekan menggunakan sistem Biomorf Middleware yang dikembangkan PT Biomorf Lone Indonesia, perusahaan asal Amerika Serikat.

“Algoritma yang kami kembangkan akan mengganti punya mereka,” kata Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi BPPT, Michael Andreas Purwoadi, Senin 6 Maret 2017.

PT Biomorf Lone Indonesia adalah subkontraktor untuk konsorsium proyek KTP elektronik. Perusahaan ini menyediakan sistem perekaman data biometrik penduduk, mengecek data ganda, dan menyimpannya di basis data. Mereka mengaku belum dibayar Rp 48 miliar oleh konsorsium untuk pekerjaan utama serta Rp 540 miliar untuk pekerjaan tambahan dan perawatan sistem KTP elektronik selama dua tahun. Karena itu, perusahaan itu menolak bekerja sejak awal 2017.

Baca: Proyek E-KTP, Dakwaan Sebut 40 Penerima Suap. Siapa Saja?

Purwoadi menjelaskan, bila sistem Biomorf Middleware tak aktif, sidik jari penduduk yang direkam dari kelurahan atau kecamatan tak bisa dibandingkan dengan sidik jari 160 juta penduduk lain. Akibatnya, data ganda berpotensi muncul dalam basis data sehingga KTP elektronik menjadi tidak berguna. Setiap harinya, 10 ribu sidik jari baru antre dalam sistem untuk pengecekan data ganda.

BPPT mengembangkan algoritma pengganti itu sejak 2015, ketika permasalahan Biomorf dengan Kementerian Dalam Negeri pertama kali mengemuka. “Transfer of knowledge antara Biomorf dan Kementerian tak berjalan,” kata Purwoadi.

Pada pertengahan 2017, peneliti BPPT akan menguji coba algoritma itu untuk pertama kali. Namun, kata Purwoadi, bila berfungsi, permasalahan dengan Biomorf bukan berarti selesai. “Kami baru mengembangkan satu subsistem, masih ada beberapa subsistem lainnya agar KTP elektronik ini jalan sesuai rencana awal,” ujar dia.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Zudan Arif Fakhrullah, berpendapat seharusnya Biomorf menyerahkan seluruh akses pengecekan data ganda sistem KTP elektronik kepada Kementerian Dalam Negeri pada 2015 ketika kontrak dengan konsorsium usai. Nyatanya, ada masalah pembayaran yang belum dilunasi konsorsium. “Tapi itu bukan urusan kami dong. Biomorf melanggar hukum kalau tidak memberikan ke kami,” kata dia. “Tapi itu tidak pernah saya soal karena kami punya etika.”

Baca juga: Misteri Keluarga Prancis Hilang, Ternyata Dibunuh Kerabat

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Zudan mengatakan kerja sama dengan BPPT menjadi salah satu solusi agar pemerintah mandiri dalam merawat dan mengembangkan sistem KTP elektronik. Kementerian tak akan membayar uang yang diminta Biomorf karena seluruh pembayaran dengan konsorsium sudah lunas.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode Muhammad Syarief mengatakan uang pembayaran Biomorf sebenarnya sudah dibayarkan, namun dikorupsi. Kerugian negara dalam proyek ini mencapai Rp 2,3 triliun dari nilai proyek Rp 5,9 triliun.

INDRI MAULIDAR


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Penugasan Jokowi, BMKG Bentuk Kedeputian Baru Bernama Modifikasi Cuaca

13 hari lalu

Giat operasi Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) oleh BNPB bersama lintas kementerian/lembaga di Pangkalan Udara Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Sabtu, 6 Januari 2024.Tim Kedeputian Bidang Penanganan Darurat BNPB
Penugasan Jokowi, BMKG Bentuk Kedeputian Baru Bernama Modifikasi Cuaca

Pelaksana tugas Deputi Modifikasi Cuaca BMKG pernah memimpin Balai Besar TMC di BPPT. Terjadi pergeseran SDM dari BRIN.


Jalan Panjang LIPI Menjadi BRIN, Berikut Tugas dan Fungsinya

24 Agustus 2023

Logo baru Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) diluncurkan pada peringatan Hari Kebangkitan Teknologi Nasional (Hakteknas) ke-26. Kredit: ANTARA/HO-Humas BRIN
Jalan Panjang LIPI Menjadi BRIN, Berikut Tugas dan Fungsinya

LIPI didirikan 56 tahun lalu, pada 6 September 2021 diubah menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Apakah tugas dan fungsinya tetap sama?


Kereta Cepat Merah Putih Makassar-Pare-pare Beroperasi 2023, Ini Spesifikasinya

8 Januari 2023

Rangkaian kereta cepat parkir di  area depo Kereta Cepat Jakarta Bandung di Cileunyi Kulon, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, yang jaraknya sekitar 500 meter dari stasiun Tegalluar, 12 Desember 2022. Stasiun KCJB di Tegalluar tidak memiliki transportasi feeder ke arah pusat kota. TEMPO/Prima Mulia
Kereta Cepat Merah Putih Makassar-Pare-pare Beroperasi 2023, Ini Spesifikasinya

Rencana pengoperasian kereta cepat Merah Putih di Sulawesi itu pada akhir tahun ini.


Tahun Depan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Beroperasi Penuh, Apa Itu SPBE?

13 Oktober 2022

Petugas Disdukcapil Kota Depok melakukan perekaman KTP Elektronik kepada siswa di SMA Yapemri, Kota Depok, Kamis, 23 Juni 2022. Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) melakukan layanan jemput bola perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik KTP-el atau E-KTP untuk siswa SMA dengan mendatangi langsung ke sejumlah sekolah untuk mempercepat dan mempermudah siswa yang telah berusia 17 tahun mendapatkan KTP Elektronik. Tempo/Muhammad Syauqi Amrullah
Tahun Depan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Beroperasi Penuh, Apa Itu SPBE?

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dirancang mewujudkan pemerintahan yang efektif. Ini revolusi sistem birokasi menjadi serba digital?


Dapat Tunjangan Nyaris Rp 50 Juta, Ini Tanggapan Kepala BRIN

27 Agustus 2022

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko berbicara dalam acara virtual Gelar Riset dan Inovasi Bidang Kesehatan dan Pangan 2021 di Jakarta, Selasa 30 November 2021. (ANTARA/Martha Herlinawati Simanjuntak)
Dapat Tunjangan Nyaris Rp 50 Juta, Ini Tanggapan Kepala BRIN

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Laksana Tri Handoko menanggapi peraturan baru yang soal tunjangannya yang hampir mencapai Rp 50 juta per bulan.


55 Tahun LIPI, Sejarah Panjang Hingga Lebur dalam BRIN

23 Agustus 2022

Spanduk berisi tanda tangan dalam aksi damai oleh sivitas Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Gedung Widya Graha, Jakarta, Jumat, 8 Februari 2019. Aksi ini digelar untuk menyikapi kebijakan reorganisasi LIPI. TEMPO/Muhammad Fadhlan
55 Tahun LIPI, Sejarah Panjang Hingga Lebur dalam BRIN

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) hari ini 55 tahun, begini sejarah panjangnya hingga dilebur dalam BRIN.


BRIN Batalkan Renovasi Ruang Kerja Dewan Pengarah

18 Juli 2022

Desain Ruang Dewan Pengarah BRIN di M.H Thamrin yang nilai renovasinya mencapai Rp6 miliar. Khusus ruang Kepala Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarnoputri, tersedia kamar tidur untuk beristirahat. Sumber Istimewa
BRIN Batalkan Renovasi Ruang Kerja Dewan Pengarah

Kepala BRIN Laksana Tri Handoko menyatakan bahwa renovasi bertujuan mengubah ruangan yang ada sebelumnya menjadi ruang rapat dan ruang kerja.


Alasan BRIN Renovasi Ruang Kerja Dewan Pengarah Rp6 Miliar: Mereka Sudah Sepuh

18 Juli 2022

Desain Ruang Dewan Pengarah BRIN di M.H Thamrin yang nilai renovasinya mencapai Rp6 miliar. Khusus ruang Kepala Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarnoputri, tersedia kamar tidur untuk beristirahat. Sumber Istimewa
Alasan BRIN Renovasi Ruang Kerja Dewan Pengarah Rp6 Miliar: Mereka Sudah Sepuh

Ruangan yang selama ini hanya digunakan satu orang, kini disekat menjadi 10 sesuai jumlah anggota Dewan Pengarah BRIN.


BRIN: Kamar Tidur Megawati Soekarnoputri Bukan Fasilitas Baru, Bekas Ruangan Kepala BPPT

18 Juli 2022

Desain Ruang Dewan Pengarah BRIN di M.H Thamrin yang nilai renovasinya mencapai Rp6 miliar. Khusus ruang Kepala Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarnoputri, tersedia kamar tidur untuk beristirahat. Sumber Istimewa
BRIN: Kamar Tidur Megawati Soekarnoputri Bukan Fasilitas Baru, Bekas Ruangan Kepala BPPT

Kamar tidur Megawati Soekarnoputri di kantor BRIN disebut sudah ada sejak dulu.


Renovasi Ruang Kerja Dewan Pengarah Rp 6,1 M, Ini Penjelasan BRIN

17 Juli 2022

Desain Ruang Dewan Pengarah BRIN di M.H Thamrin yang nilai renovasinya mencapai Rp6 miliar. Khusus ruang Kepala Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarnoputri, tersedia kamar tidur untuk beristirahat. Sumber Istimewa
Renovasi Ruang Kerja Dewan Pengarah Rp 6,1 M, Ini Penjelasan BRIN

BRIN akan melakukan renovasi ruangan yang ada di lantai 2 Gedung BJ Habibie.