Manufaktur Investasi Rp 382 Triliun

Jakarta – Industri manufaktur menengah dan besar mengucurkan investasi sebesar Rp 382 triliun selama 2014-2016 atau dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Investasi itu dikucurkan industri logam, mesin, alat transportasi, dan elektronika (ILMATE); industri kimia, tekstil, dan aneka (IKTA); dan industri agro.

Investasi mengalir deras ke industri manufaktur, seiring maraknya insentif fiskal yang ditawarkan pemerintah, seperti tax allowance, tax holiday, dan bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP). Pemerintah juga merilis 13 Paket Kebijakan Ekonomi dalam dua tahun terakhir, yang salah satu fokusnya adalah memperbaiki iklim investasi.

Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto menuturkan, selama 2014-2016, sebanyak 633 proyek investasi digarap perusahaan baru dan lama sektor ILMATE. Nilai investasinya mencapai senilai Rp 75,15 triliun, terdiri atas penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN). Penyerapan tenaga kerja baru di sektor ini mencapai 86 ribu orang.

Di sektor IKTA, terdapat 890 proyek investasi baru dan perluasan pabrik senilai Rp 235,50 triliun. Penyerapan tenaga kerja mencapai 378 ribu orang. Selanjutnya, di industri agro, terdapat 66 investasi baru dan perluasan pabrik Total nilai investasinya mencapai Rp 72,41 triliun. Penyerapan tenaga kerja mencapai 22 ribu orang.

Khusus di industri pengolahan dan pemurnian mineral (smelter), hingga saat ini, jumlah investor mencapai 23 perusahaan, dengan total nilai investasi sebesar US$ 12,2 miliar. Perusahaan-perusahaan itu menggarap 25 proyek di 17 kabupaten/lota yang tersebar di sembilan provinsi.

"Ke-25 proyek tersebut meliputi smelter untuk sponge iron, pig iron, slab, katoda tembaga, alumina, feronikel, stainless steel slab, dan nickel pig iron," kata dia di Jakarta, Selasa (25/10).

Selain mendorong investasi, Menperin menuturkan, pembangunan kawasan industri (KI) juga dipacu di era Jokowi-JK. Saat ini, Kemenperin memfasilitasi pembangunan 73 KI baru di Indonesia, dengan fokus di luar Jawa. Tujuannya untuk menciptakan pemerataan industri, sesuai dengan kebijakan pembangunan industri nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.