Bappenas Kembangkan Skema Alternatif Pembiayaan Infrastruktur
Senin, 24 Oktober 2016 | 11:01 WIBJakarta - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) bertekad memperkaya sumber-sumber pendanaan bagi pembangunan infrastruktur. Pengayaan sumber pendanaan ini terutama ditujukan bagi proyek-proyek infrastruktur yang progres atau tingkat kemajuan pengembangannya belum menyentuh 50% dari yang ditargetkan.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menegaskan, alternatif pembiayaan lain yang terus didorong adalah pembiayaan investasi non-APBN (PINA) dengan memanfaatkan antara lain sumber-sumber pembiayaan jangka panjang, misalnya dari dana pensiun dan perusahaan pembiayaan infrastruktur.
Pada 2015-2016, capaian upaya ini berdampak langsung pada pembiayaan ekuitas oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), PT Taspen, dan BPJS Kesehatan yang meliputi 14 ruas tol sepanjang sekitar 700 km. "Bila ini semua berjalan sesuai yang direncanakan, maka kami berharap tol Trans Jawa dapat diselesaikan pada akhir 2018," kata Bambang, di Jakarta, Jumat (21/10).
Sejauh ini, pemerintah juga berupaya menciptakan skema pembiayaan baru di luar APBN, salah satunya skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Dalam perkembangannya, capaian financial close KPBU periode 2015-2016 mencapai Rp 63,86 triliun. Rinciannya adalah PLTU 2 x 1.000 MW Rp 54 triliun, Palapa Ring Paket Barat Rp 1,28 triliun, Palapa Ring Paket Tengah Rp 1,38 triliun, Palapa Ring Paket Timur Rp 1,5 triliun, serta SPAM Umbulan Rp 2,1 triliun.
Bambang menggarisbawahi, salah satu pembangunan yang belum mencapai 50% dari target yakni pembangunan irigasi. Proyek tersebut hingga saat ini baru menyentuh 21,28% dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negara (RPJMN) 2019 seluas sejuta hektare (ha).
Sementara itu, pencapaian rehabilitasi irigasi sejak 2015 hingga saat ini sebesar 27,8% dari target RPJMN, yakni seluas tiga juta ha. Sedangkan jumlah bendungan yang ditargetkan mencapai 65 bendungan pada 2019 hingga saat ini sudah mencapai setengahnya, yakni tepatnya 57%. "Bendungan sudah 57 persen atau sudah 37 dari 65 bendungan. 65 bendungan itu terdiri dari 49 baru dan 16 lanjutan," kata Bambang.
Untuk cetak sawah sendiri, kata dia, baru mencapai 8% dari target 2019, yaitu satu juta ha. Namun, dari semua proyek kedaulatan pangan tersebut, baru pengembangan irigasi tersier yang sudah hampir selesai, yakni mencapai 93,63% dari target 2019 sebanyak tiga juta ha.
Berkaitan dengan target rasio elektrifikasi, menurutnya baru menyentuh 48,4% dari target 2019 yang sebesar 96,6%, sedangkan konsumsi listrik per kapita baru mencapai 40% dari target 2019 yakni 1.200 kWh per kapita. Realisasi yang masih rendah juga terjadi pada pengembangan jalan tol yang baru mencapai 26,8% dari target 1.000 km pada 2019 dan 21,2% untuk proyek terbangunnya jalur kereta api termasuk jalur ganda dari target 2019 sepanjang 3.258 km.
Selanjutnya, terkait peningkatan pangsa pasar angkutan umum terbilang masih rendah yaitu hanya 30% dari target 2019, sedangkan pengembangan jaringan kereta api perkotaan juga baru 37,5% dari target 10 kota pada 2019, dan 17,7% untuk pengembangan sistem BRT dan Transit dari target akhir 2019 di 34 kota.
Belum Terealisasi
Tak hanya realisasi yang masih rendah, melainkan ada juga beberapa proyek yang belum ada realisasinya, diantaranya pembangunan kawasan industri yang ditargetkan mencapai 14 kawasan pada 2019, pembangunan destinasi wisata dengan target 10 kawasan pada 2019, pembangunan jalan perbatasan, subsidi perintis angkatan laut, subsidi perintis angkutan sungai dan penyeberangan, subsidi perintis angkutan udara, subsidi perintis kereta api, dermaga angkutan penyeberangan, dan peningkatan akses jalan ke 24 pelabuhan utama.
"Kawasan industri sendiri tahun 2015-2016 targetnya difokuskan pada lima kawasan, yaitu Sei Mangkei, Bitung, Bantaeng, Ketapang, Morowali. Untuk pembangunan destinasi wisata pada 2015 2016 difokuskan tiga kawasan, Danau Toba, Borobudur, dan Mandalika," kata Bambang.
Dalam RPJMN 2015-2019, terdapat anggaran infrastruktur 2015 sebesar Rp 290,3 triliun, kemudian tumbuh menjadi Rp 313,5 triliun tahun ini. Di 2017, anggaran infrastrukturnya meembengkak menjadi Rp 346,6 triliun.
"Hingga 2019 mendatang, total anggaran infrastruktur diperkirakan sekitar Rp 1.500 triliun, angka tersebut masih berada di bawah perkiraan kebutuhan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah (APBD) sebesar Rp 1.978,6 triliun," kata Bambang.
Sebelumnya Menteri PUPera Basuki Hadimulyono mengakui, demi menjembatani gap pendanaan pembangunan infrastruktur Rp 626 triliun, dalam waktu dekat akan dikeluarkan Instruksi Menteri PUPR terkait pembentukan Simpul KPBU di lingkungan Kementerian PUPR. Hal ini penting, karena selain merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015, Simpul KPBU juga sangat dibutuhkan agar lebih banyak lagi proyek KPBU di lingkungan Kementerian PUPR yang menarik bagi sektor swasta.
Simak berita dan artikel lainnya di Google News
Ikuti terus berita terhangat dari Beritasatu.com via whatsapp
BERITA TERKAIT
BERITA LAINNYA
Banjir Bandang Terjang Kota Palopo
4
Gugatan Kubu Ganjar di MK Banyak Persoalkan Jokowi, KPU: Salah Sasaran
B-FILES
Usaha Pencegahan Stunting dari Hulu ke Hilir Melalui Penetrasi Teknologi Akuakultur pada Budidaya Ikan
Luciana Dita Chandra MurniAnak Blasteran
Paschasius HOSTI PrasetyadjiMengatasi Masalah Kesehatan Wanita Buka Peluang Tingkatkan Kehidupan dan Perekonomian
Raymond R. Tjandrawinata