OJK Ingatkan Lima BPR “Sakit” di Bali

Denpasar - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan kepada pemilik dan pengurus lima bank perkreditan rakyat (BPR) di Provinsi Bali yang dalam keadaan "sakit", untuk mengambil langkah alternatif guna menangkat status lembaga keuangan itu menjadi kinerja lebih positif.

"Ini menjadi fokus perhatian kami," kata Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Nasirwan ditemui usai pembukaan sosialisasi aturan fit and proper test pihak utama BPR di Sanur, Denpasar, Senin (26/9).

Menurut dia, dari 138 BPR di Pulau Dewata, 96% di antaranya dalam kondisi yang sehat.

Sementara itu, ada lima BPR dalam keadaan tidak baik, yakni tiga BPR dalam kondisi "tidak sehat" dan dua lainnya dalam kondisi "kurang sehat".

Dia menungkapkan, tiga BPR yang tidak sehat merupakan BPR dengan modal inti di bawah Rp 1 miliar, ada masing-masing satu BPR modal intinya Rp 3-6 miliar dan satu lagi BPR dengan modal inti di atas Rp 6 miliar.

Namun, Nasirwan tidak bersedia membeberkan nama-nama BPR yang dimaksud karena merupakan kerahasiaan dalam mengawasi lembaga jasa keuangan itu.

Meski demikian, OJK meminta komitmen pemilik dan pengurus BPR terkait untuk memenuhi modal inti minimum, yaitu BPR dengan modal inti kurang dari Rp 3 miliar diharuskan sudah memenuhi Rp 3 miliar awal tahun 2018.

Selain itu ia meminta agar dilakukan penundaan pembagian dividen atau laba di antara pemegang saham apabila tidak juga melakukan penyetoran.

Nasirwan mengungkapkan, saat ini BPR di Bali dengan modal inti Rp 3-6 miliar sebanyak 49 lembaga atau 35%, dan modal di bawah Rp3 miliar sebanyak 22 BPR atau 16%.