Penerbitan Semua Perizinan Investasi Akan Ditangani BKPM

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, penertiban perizinan investasi cukup ditangani sebuah institusi, yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
‎
Presiden telah memerintahkan Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong‎ mengambil alih seluruh pengurusan dan penerbitan perizinan yang ada Kementerian/Lembaga.‎
‎

"Saya ingin PTSP dapat memberikan pelayanan yang cepat, terpadu dan terintegrasi," kata Presiden Jokowi saat memimpin rapat terbatas Kabinet Kerja di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (23/8).‎

Presiden Jokowi mengatakan, ‎kebijakan itu ditempuh untuk mewujudkan pelayanan perizinan yang cepat, efektif, transparan, serta memberikan kepastian hukum.

"Karena bagaimana pun kunci pertumbuhan ekonomi ke depan adalah investasi yang kita harapkan dapat memberikan topangan bagi pertumbuhan ekonomi nasional," kata Presiden Jokowi.

Dia mengatakan, mekanisme yang kini dibangun itu semata-mata untuk mempermudah investor mengurus perizinan agar lebih cepat.‎ "Investor tidak perlu berkeliling ke setiap kementerian. Saya ingin PTSP benar-benar satu pintu, memberikan pelayanan yang cepat, dan betul-betul tepat, terpadu, dan terintegrasi," katanya.

Lebih lanjut dikatakan, Kepala BKPM juga wajib menciptakan suatu keterpaduan PTSP di pusat dan daerah‎.

"Jangan sampai nanti pengurusan di pusat cepat, daerah masih lama. Atau pusatnya lama, daerah cepat. Bisa saja terjadi seperti itu. Oleh sebab itu, semuanya harus dilihat dan harus ada standarisas‎i," kata Presiden Jokowi.