- VIVA.co.id/Rochimawati
VIVA.co.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta menteri Kabinet Kerja bekerja keras. Dia memberi target yang cukup dalam hal kemudahan berinvestasi, dari peringkat di atas 100, menjadi 40 tahun ini.
"Ya saya kasih target ke Menteri Kabinet Kerja, kalau kerja enggak ada target. enggak serem. Seperti dalam hal kemudahan berinvestasi masa peringkat kita di atas 100 terus, lalu saya kasih target tahun ini harus peringkat 40, bagaimana pun caranya," kata Jokowi saat memberi sambutan dalam acara peresmian pabrik tekstil PT Nesia Pan Pacific di Wonogiri, Jawa Tengah, Jumat, 22 Januari 2016.
Menurut Jokowi saat ini peringkat kemudahan berusaha di Indonesia masih di urutan ke 109 dari 189 negara. Peringkat Indonesia naik turun tapi terus berada di atas 100. Target yang dipatok Jokowi terbilang fantastis, harus bisa berada di peringkat 40 tahun ini.
"Sebelumnya 120 lalu naik turun, naik turun. Nah dihadapan menteri saya minta agar bisa ke peringkat 40. Ada menteri yang sempat nawar, buat saya tidak ada tawar-menawar, kalau bisa dicapai artinya mereka bekerja, kalau tidak tercapai mereka artinya tidak mampu," tuturnya.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan, peran BKPM lebih kepada mendorong kepada kementerian, lembaga dan pemerintah daerah mempermudah izin investasi.
"Kita sifatnya lebih kepada koordinasi. Contohnya soal sambungan listrik itu kan masih cukup lama dan kami dari BKPM koordinasi dengan ESDM agar dipercepat," katanya.
Hal lain adalah perizinan memulai usaha, menurut Franky itu terkait dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkeu. Bukan hanya deregulasi, tapi juga soal pelayanan perizinan.
"Ada 19 catatan yang sedang kami pelajari dan semuanya prioritas. Dan untuk mencapai peringkat 40 itu 19 catatan itu mesti dikerjakan bersama-sama. Bukan hanya deregulasi saja, tapi juga sosialisasi supaya yang melayani perizinan, pelaku usaha UMKM, paham pemerintah melakukan perbaikan-perbaikan," kata Franky.
Sofjan Wanandi: Demo Tak Pengaruh Iklim Investasi
Hanya fenomena politik jelang pilkada.
