Industri Smelter Butuh Tax Holiday

Jakarta - Industri pengolahan konsentrat mineral (smelter) membutuhkan insentif pembebasan pajak dalam kurun waktu tertentu (tax holiday) untuk beroperasi maksimal. Sebab, investasi yang dibutuhkan untuk membangun industri ini besar.

Direktur Jenderal (Dirjen) Industri Logam, Mineral, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) I Gusti Putu Suryawiryawan mengatakan, dalam mengembangkan smelter, Kemenperin tetap berpatokan pada Undang-Undang No 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

"Artinya, kami tetap pada pendirian jangan ada lagi ekspor mineral dalam bentuk mentah. Ekspor harus dalam bentuk sudah diolah," ujar Putu di Jakarta, Selasa (1/12).

Namun, saat ini, menurut Putu, pembangunan industri smelter cenderung terhambat, akibat kekurangan bahan baku dan insentif. Padahal, pembangunan smelter membuka lapangan kerja lebih banyak dan berdampak positif terhadap ekspor, karena memberikan nilai tambah.

Dia menilai, untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah harus memberikan tax holiday. Apalagi, investasi smelter cukup besar. "Mereka sudah investasi cukup besar dan melihat ada peluang. Itu harus dibantu dan mereka tidak mungkin mundur lagi. Kami berharap Kementerian Keuangan bisa diajak bicara lagi soal ini," ujar Putu.

Dengan tax holiday, lanjut Putu, industri bisa bekerja secara maksimal dan memberikan tambahan pajak. Apalagi, dalam kondisi krisis seperti ini, pemerintah harus mendorong industri dengan insentif agar bisa bertahan.
"Apa sulitnya memerikan tax holiday? Itu tidak ada ruginya. Setelah beberapa tahun, barulah dikenakan pajak lagi. Kalau kalau itu tidak dilakukan, baru negara rugi," ujar putu.