- ANTARA/Muhammad Adimaja
VIVA.co.id - Kontrak Karya PT Freeport Indonesia akan berakhir pada tahun 2021. sejumlah pihak mengusulkan, jika kontrak telah selesai, maka yang akan mengelola bekas tambang PT Freeport adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Sementara di satu sisi, ada pihak yang berpendapat, jika PT Freeport angkat kaki, maka akan berdampak kepada ekonomi masyarakat Papua dan Indonesia.
Mantan Direktur Jenderal Minerba dan Panas Bumi Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM), Simon F Sembiring mengatakan, tak ada masalah jika PT Freeport berhenti beroperasi di Tanah Air. Sebab, kata dia, hilangnya bagi hasil antara Indonesia dan PT Freeport Indonesia, tidak lantas membuat Indonesia "runtuh".
Ia menjelaskan, bahwa porsi bagi hasil antara Indonesia dan Freeport yaitu 35 persen dan 65 persen. Ia memperkirakan, kehilangan penerimaan negara tidak akan begitu besar.
"Jadi kalau Freeport pergi, sebetulnya enggak ada pengaruhnya bagi nasional. Kalau kita hanya menerima 35 persen, itu rata-rata nett profit-nya itu cuma US$2 miliar. Apa Indonesia akan runtuh gara-gara itu? Enggak kan?" Kata Simon dalam diskusi bertajuk "Freeport Bikin Repot" di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu, 21 November 2015.
Ia menjelaskan, bahwa undang-undang yang ditetapkan harus dipatuhi oleh seluruh perusahaan tambang, tak terkecuali Freeport. "Semua harus tunduk pada undang-undang. Ini Freeport seolah-olah tidak menghargai undang-undang," ujarnya.
Sebelumnya, Staf Ahli Menteri ESDM, Said Didu mengatakan, bahwa yang harus dipikirkan bila kontrak Freeport tidak diperpanjang adalah dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat di Papua.
"Masalah sosial dan ekonomi masyarakat Papua. Apa yang terjadi jika Freeport ditutup seketika? Kita ingat, 94 persen uang beredar di Papua itu dari Freeport. Belum lagi masalah goepolitik dan keamanan, ini juga harus jadi perhatian," ujar Said dalam jumpa pers di Kantor Kementerian ESDM beberapa waktu lalu.
(mus)
