Proyek Kereta Cepat Berpotensi Rugikan Konsorsium BUMN

Jakarta - Rencana Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membangun kereta api (KA) cepat (high speed rail/HSR) Jakarta-Bandung dipertanyakan banyak kalangan. Proyek yang akan dikerjasamakan dengan Tiongkok tersebut berpotensi merugikan konsorsium BUMN yang ditunjuk. Alasannya, KA cepat Jakarta-Bandung dinilai tidak memiliki prospek bisnis dan operasional. Namun, jika proyek tersebut tetap dilanjutkan, pemerintah diharapkan tidak membebani empat BUMN yang masuk dalam konsorsium.

Sebagaimana diketahui, Kementerian BUMN telah menunjuk konsorsium BUMN yang terdiri dari PT Wijaya Karya (Wika) Tbk, PT Jasa Marga Tbk, PTPN VIII, dan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk bekerja sama dengan konsorsium dari Tiongkok dalam proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Mereka akan bekerja sama dengan konsorsium enam perusahaan Tiongkok yang dipimpin China Railway. Komposisi saham konsorsium BUMN Indonesia sebesar 60 persen dan konsorsium BUMN Tiongkok 40 persen.

"Kalau BUMN dilibatkan dalam konsorsium tidak masalah, selama mereka hanya mengerjakan. Tapi kalau BUMN juga diminta untuk menyediakan modal, meski hanya 25 persen, ya sebaiknya tidak. Jangan sampai empat BUMN itu tersedot sumber dayanya ke sana, sehingga tidak memerhatikan tujuan utamanya," tutur pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno kepada SP di Jakarta, Sabtu (10/10).

Dia mengambi contoh, jika Jasa Marga dan PTPN VIII hanya diminta membantu mengurus lahan di samping tol untuk jalur kereta, hal itu sudah tepat. Kemudian PT Wijaya Karya diajak berperan untuk proses pembangunan dan PT KAI diminta untuk mengoperasikan, hal itu juga bisa dikerjakan.

"Jadi kalau mereka sebatas berpartisipasi sih tidak masalah. Tapi kalau mereka juga diminta turut memberikan modal investasi, maka itu akan sangat memberatkan. Duit dari mana mereka sebesar itu? Pasti minta suntikan modal dari negara yang asalnya juga dari APBN. Padahal kan presiden tidak mau dari APBN," tutur Djoko.

Selain itu, dia juga khawatir BUMN tersebut menjadi tidak fokus dalam tugas utamanya. Dia mengambil contoh KAI yang sedang mengalami sejumlah persoalan saat ini. "KAI sudah melakukan transformasi dalam beberapa tahun terakhir. Tapi baru-baru ini mereka juga mengalami banyak insiden. Artinya KAI harus lebih fokus pada peningkatan kualitas SDM dan juga peningkatan sarananya. Jadi investasi ke situ lebih perlu daripada investasi di KA cepat," katanya.

Djoko menambahkan, sebenarnya untuk Jakarta-Bandung orang tidak butuh kereta cepat. Penumpang lebih butuh kereta kecepatan medium, sehingga bisa menikmati pemandangan di sepanjang jalan.

"Karena penumpang Jakarta-Bandung itu tujuan utamanya wisata, bukan orang kerja. Jadi mereka butuh santai, menikmati pemandangan di sepanjang jalur. Mereka tidak perlu cepat," katanya.

Selain itu, Djoko menilai penumpang lebih butuh penanganan transportasi di dalam Kota Jakarta dan Bandung, sehingga bebas macet. "Karena percuma naik KA cepat, tetapi di dua kota itu masih macet. Karenanya, investasinya lebih baik untuk pembenahan transportasi di dua kota itu," tuturnya.

Dia berpendapat, sebaiknya Kementerian BUMN menahan diri untuk tidak membangun KA cepat saat ini. Sebab, tanpa keterlibatan pemerintah, maka proyek tersebut adalah proyek rugi. Itulah yang menyebabkan Jepang mundur dari proyek itu.

"Karena infrastruktur transportasi butuh keterlibatan pemerintah, buktinya monorel di Malaysia dikerjakan swasta rugi sebelum akhirnya ditarik pemerintah. Apakah ini mau mengikuti cara itu? Dibangun dulu, kalau nanti rugi diharap pemerintah ambil alih?" tanya Djoko.

Karenanya, keterlibatan pemerintah mutlak dibutuhkan. Namun, kalau sekarang pemerintah terlibat, tentu tidak tepat, karena banyak daerah lain yang butuh perhatian pemerintah. "Tapi kalau lima sampai 10 tahun lagi baru mulai dikerjakan, saya kira tepat pemerintah ikut di dalamnya, itu pun bukan Jakarta-Bandung, tapi Jakarta-Surabaya," paparnya.