Freeport Tunggu Mekanisme Divestasi dari Pemerintah

Jakarta - PT Freeport Indonesia siap melepas 10,64% saham terkait kewajiban divestasi. Hanya saja perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu masih menunggu aturan main divestasi tersebut dari pemerintah.

Juru bicara Freeport Indonesia Riza Pratama mengatakan pihaknya menantikan mekanisme teknis penawaran saham dari pemerintah. Oleh sebab itu, dia mengatakan, Freeport Indonesia belum melakukan penghitungan nilai wajar saham (valuasi).

"Kami masih menunggu landasan hukum dan mekanisme yang jelas," kata Riza di Jakarta, Rabu (7/10).

Pada saat ini pemerintah telah memiliki 9,36% saham Freeport Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, besaran divestasi Freeport sebesar 30%. Pasalnya dalam beleid itu disebutkan kegiatan pertambangan bawah tanah (underground) kewajiban divestasi sebesar 30%.
Masih dalam PP tersebut dikatakan Freeport harus melepas 20% sahamnya mulai Oktober ini. Lantaran pemerintah telah memiliki 9,36% maka Freeport melepas 10,36% saham. Kemudian melepas 5% saham berikutnya pada tahun kesepuluh dan 5% sisanya pada tahun ke-15.

Mekanisme mengenai divestasi ini bakal tertuang dalam peraturan Menteri ESDM. Hanya saja peraturan itu terbit setelah revisi PP 77 terbit.