Pemerintah Segera Bentuk Komite Perampingan Perizinan Migas

Jakarta - Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) akan membentuk Komite Perampingan Perizinan Migas untuk memangkas birokrasi investasi di sektor tersebut khususnya hulu migas.

"Hal ini penting kami segera membentuk komite," kata Dirjen Minyak dan Gas (Migas), Kementerian ESDM, Wiratmaja Puja di sela focus group discussion (FGD) "Kebijakan Pemerintah dan Strategi BUMN dalam Mengelola Industri Hulu Migas" di Jakarta, Rabu (7/10).

Dia mengatakan, pemerintah berkomiten untuk menciptakan iklim investasi yang ramah pada sektor migas. Caranya pengelolaan industri hulu migas harus dibenahi melalui perubahan regulasi dan penyederhanaan izin migas dari saat ini sebanyak 42 izin menjadi tiga yakni izin hulu, izin hilir dan izin industri penunjang.

Sayangnya, Wiratmaja tidak menjelaskan lebih lanjut rencana tersebut akan direalisasikan. Dia hanya mengungkapkan, langkah tersebut dalam rangka meningkan cadangan migas melalui aktivitas eksplorasi dan eksploitasi.

Wakil Ketua Komite Tetap Hulu Migas Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Firlie Ganinduto menyampaikan, selama birokrasi perizinan investasi sektor hulu migas sangat rumit dan panjang. Hal ini membuat investor kesulitan menanamkan modalnya di Indonesia. Jika tidak dibenahi, ketahanan energi nasional semakin terancam.

Dia juga mengungkapkan, Kadin merekomendasikan terbentuknya Badan Otoritas Migas, yang bertugas mengatur seluruh tata kelola migas di Indonesia yang berada di bawah wewenang Kementerian ESDM. Badan ini nantinya mirip seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk sektor keuangan.

"Kami mengusulkan bentuk badan baru sejenis Badan Otoritas Migas. Kalau misal kita melihat sektor keuangan, saya menganalogikan badan ini seperti OJK," ujarnya.