[caption id="attachment_9384" align="alignnone" width="650"]
Para pejabat non job Kota Padang Panjang duduk-duduk di teras balaikota setempat usai menyampaikan tembusan surat pengaduan mereka kepada presiden untuk walikota, Senin (6/7). (jasriman)[/caption]PADANG PANJANG - Kesabaran para pejabat non job di lingkungan Pemko Padang Panjang tak lagi terbendung. Mereka mengirim surat langsung kepada Presiden RI Joko Widodo, guna mengadukan masalah yang mereka hadapi selama berbulan-bulan.
Surat yang ditandatangani 21 pejabat non job itu bahkan ditembuskan pula kepada 21 pihak, antara lain Ketua DPR RI, Ketua DPD RI, Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN-RB, Menteri Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Ketua KPK, Ketua Komnas HAM, Ketua Ombudsman RI, Ketua Komisi ASN, Gubernur Sumbar, termasuk kepada Walikota H. Hendri Arnis yang telah menonjobkan mereka.“Surat pengaduan kami kepada presiden tertanggal 23 Juni 2015 sudah kami antarkan langsung ke Jakarta, tembusannya pun sudah kami sampaikan kepada 21 pihak. Kami berharap presiden dan pihak terkait lainnya segera memberikan respon,” kata Faisal, juru bicara pejabat nonjob kepada Singgalang usai mengantarkan tembusan surat itu ke balaikota setempat, Senin (6/7).
Faisal datang ke balaikota tidak sendirian, melainkan bersama belasan pejabat senasib lainnya. Surat mereka hanya diterima staf di balaikota, karena walikota sendiri tidak berada di kantor. Sebelum ke balaikota, Faisal dkk mengantarkan tembusan surat yang sama ke DPRD setempat. (jasriman) Editor : Eriandi, S.Sos
