- Antara/Yudhi Mahatma
VIVA.co.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan kepada seluruh kementerian dan lembaga untuk memperbaiki akuntabilitas keuangan negara. Instruksi itu diberikan Jokowi setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan predikat Wajar dengan Pengecualian (WDP) kepada Pemerintah Pusat.
"Hasil pemeriksaan ini harus kita terima sebagai sebuah momentum untuk berbenah, untuk memperbaiki," kata Jokowi usai mendapat laporan dari BPK di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat, 5 Juni 2015.
Menurut dia, empat masalah yang ditemukan BPK menjadi pekerjaan rumah bersama untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan negara.
"Hasil ini mengharuskan kita untuk mengambil langkah-langkah perbaikan, untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas baik dalam pengelolaan keuangan di tahun-tahun mendatang," ujar Jokowi.
Sementara, untuk perbaikan sistem akuntabilitas keuangan negara, Jokowi meminta seluruh kementerian dan lembaga memberikan perhatian yang serius pada empat masalah yang ditemukan dalam LKPP tahun ini.
"Tingkatkan kepatuhan dalam standard akuntasi, pemerintah dan peraturan perundang-undangan, benahi sistem dan tata kelola keuangan di setiap kementerian dan lembaga termasuk mekanisme pengelolaan pelaporan mengenai tuntutan hukum," kata dia.
Selain itu, Presiden juga meminta kementerian dan lembaga memperkuat fungsi pengawasan internal pemerintah. Pengawasan internal pemerintah diharapkan dapat memberi peringatan dini terhadap terjadinya penyimpangan dan identifikasi risiko.
Para pimpinan kementerian lembaga pun dapat lebih nyaman bekerja ketika sistem pengawasan internal bisa bekerja dalam mengawal proses keuangan pembangunan. Aparat pengawas juga dapat memberikan solusi atas berbagai masalah keuangan negara, daerah dan pembangunan nasional.
"Saya ajak seluruh kementerian dan lembaga untuk berbenah, memperbaiki, membangun tata kelola keuangan yang terbuka, transparan dan mempertanggungjawabkan uang rakyat dengan sebaik-baiknya," kata dia.
Temuan BPK
Empat masalah yang ditemukan BPK dalam pemeriksaan LKPP tahun 2014 yang menjadi pengecualian atas keajaran LKPP ini, diungkapkan Ketua BPK Harry Azhar Azis dalam laporannya kepada Presiden dan Wakil Presiden di Istana Bogor.
Pertama, pencatatan mutasi Aset Kontraktor Kerja Sama (KKS) senilai Rp2,78 triliun yang tidak dapat dijelaskan oleh Pemerintah. Kondisi itu terjadi karena pencatatan dan pelaporan aset KKS belum didukung sistem pengendalian yang memadai yang dapat menjamin keakuratan dan kelengkapan transaksi.
Kedua, menurut Harry, permasalahan utang kepada pihak ketiga sebesar Rp1,21 triliun yang tidak dapat ditelusuri dan didukung dengan dokumen yang memadai.
"Yaitu pada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp1,12 triliun, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia sebesar Rp59, 12 miliar dan BP Batam sebesar Rp23,33 miliar," kata Harry.
Ketiga, ada permasalahan pada transaksi atau saldo yang membentuk Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp5,14 triliun. Maka penyajian catatan dan fisik SAL tersebut tidak akurat.
Keempat, BPK menemukan dalam pemeriksaan, pemerintah belum memiliki mekanisme pengelolaan dan pelaporan tuntutan hukum, sehingga belum jelas unit kerja yang bertanggung jawab untuk melakukan administrasi dan validasi atas tuntutan hukum yang telah inkracht untuk dicatat sebagai kewajiban.
"Empat permasalahan tersebut harus menjadi perhatian Pemerintah untuk mengambil langkah-langkah perbaikan agar ke depan permasalahan yang mempengaruhi kewajaran dalam laporan keuangan menjadi semakin berkurang dan tidak menjadi temuan berulang-ulang," katanya.
Mulai sekarang, Jokowi ingin menciptakan budaya baru, yakni pada saat menerima laporan dari BPK, dia akan mengundang seluruh menteri serta kepala lembaga untuk mendengar langsung hasil pemeriksaan itu.
"Pada hari ini kita akan memulai tradisi baru di mana laporan keuangan Pemerintah Pusat tahun 2014 dihadiri para menteri, pimpinan lembaga dan pertemuan ini penting karena selain kita dapat laporan BPK sekaligus menegaskan komitmen Pemerintah meningkatkan akuntabilitas keuangan negara sehingga akuntabel dan transparan," ujar Jokowi.
Presiden Jokowi Santai UU Amnesty Digugat
"Sudah jadi budaya di Indonesia."
