Merger Bank Syariah Perlu Modal Suntikan Rp 10 Triliun

Jakarta - Pemerintah tengah mengkaji skema pembentukan mega bank syariah. Terkait hal itu, bank syariah milik empat bank badan usaha milik negara (BUMN) akan digabungkan. Untuk memperkuat permodalan, pemerintah diharapkan menyuntik Rp 10 triliun.

Pengamat Syariah Muhammad Syakir Sula mengatakan, negara ini memerlukan BUMN Syariah yang masuk kategori BUKU IV untuk meningkatkan pangsa pasar (market share) bank syariah di Indonesia yang masih kurang dari 5%. Untuk penambahan modal bisa dilakukan dengan beberapa skema.

"Dana suntikan modal tidak harus berasal dari anggaran pemerintah dan belanja negara (APBN), bisa melalui dana pensiun atau perusahaan BUMN lain. Misalnya, dari empat bank BUMN yang saat ini menjadi induk usaha bank syariah yang akan digabung itu," ujar dia di Jakarta, akhir pekan lalu.

Berdasarkan catatan Investor Daily, pada kuartal I-2015 modal inti (Tier I) PT Bank Syariah Mandiri (BSM) Rp 4,82 triliun, PT Bank BRISyariah (BRISyariah) Rp 1,66 triliun, dan BNI Syariah Rp 1,97 triliun. Jika digabungkan, modal inti tiga bank syariah tersebut baru sekitar Rp 8,45 triliun. Di sisi lain, hingga saat ini bank syariah milik BTN masih berupa unit usaha syariah (UUS).

Sementara itu, dalam Peraturan Bank Indonesia (BI) Nomor 14/26/PBI/2012 dijelaskan bank BUKU IV adalah bank yang memiliki modal inti di atas Rp 30 triliun. Sedangkan bank dengan modal inti Rp 5 triliun sampai dengan kurang dari Rp 30 triliun masuk ke dalam BUKU III.

Untuk itu, hasil merger bank anak usaha syariah empat bank BUMN memerlukan suntikan modal di atas Rp 10 triliun. Sebab, jika mega bank syariah tersebut mendapat kurang atau hanya Rp 10 triliun, hanya menempatkan bank itu di dalam bank BUKU III.