OJK-BNP2TKI Gelar Edukasi Keuangan dan Kewirusahaan bagi TKI di Tokyo

Tokyo - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) kembali mengadakan edukasi keuangan dan kewirausahaan bagi tenaga kerja Indonesia (TKI) di berbagai negara. Salah satunya di Tokyo, Jepang. Minggu lalu kegiatan yang sama dilakukan BNP2TKI di Hong Kong bersama Bank Mandiri dan di Taiwan bersama Bank BNI.

"Saya berterima kasih kepada OJK, yang berkomitmen melakukan literasi keuangan kepada mereka yang belum beruntung, salah satunya TKI. Sebab, banyak di antara mereka (TKI, Red) yang waktu mau berangkat berutang dan waktu pulang kembali menjual tanah, karena mereka tidak bisa mengelola uang hasil kerjanya. Ini penting dan harus diedukasi," ujar Kepala BNP2TKI Nusron Wahid dalam pembukaan edukasi di Sekolah Republik Indonesia Tokyo, Jepang, Minggu (24/5).

Nusron mengatakan, materi yang diberikan dalam literasi dan edukasi ini adalah pengenalan lembaga dan produk jasa keuangan, seperti perbankan, asuransi, pembiayaan, pasar modal, dan lembaga keuangan mikro. Selain itu, mereka juga diberikan materi tentang perencanaan dan pengelolaan keuangan.

Deputi Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen, Sri Rahayu Widodo, Direktur Pelayanan Konsumen Sondang Martha Samosir, serta kepala cabang BNI Tokyo, memberi materi dalam acara yang diikuti sekitar 200-an TKI di Tokyo tersebut.

Menurut Nusron, banyak TKI di luar negeri yang gagal karena tidak bisa mengelola uang yang didapat dengan baik dan produktif.
"Banyak dari mereka yang terjebak pola hidup konsumtif, sehingga mau pulang malu dan akibatnya banyak yang jadi overstayer," ungkapnya.

Menjadi TKI, kata Nusron, seharusnya hanya sasaran antara saja atau jembatan menuju sukses dalam menata masa depan. Artinya, setelah menjadi TKI dan gajinya bisa dijadikan modal, maka mereka harus mengembangkan kewirausahaan.

"Jangan sampai orang jadi TKI seumur hidup. Uang yang sudah didapat harus dimulai untuk belajar berusaha dan ke depan harus menjadi pengusaha," tukasnya.

Di Jepang, lanjut Nusron, ada sekitar 30.000 WNI, di mana 14.000 orang di antaranya pekerja dengan mekanisme G to G antara pemerintah Indonesia dan Jepang. Ada yang menjadi tenaga magang (kenshushei) di perusahaan manufaktur, konstruksi, jasa dan pertanian, tenaga perawat (kangoshi), dan careworker (kaigofukushishi).

"Gaji yang mereka dapat antara 120.000 sampai 250.000 yen atau setara 15 sampai 30 juta rupiah per bulan," ujarnya.

Tidak hanya soal gaji yang punya potensi dijadikan modal usaha, dari pendapatan tersebut, devisa yang dikirim melalui remitansi mencapai sekitar Rp 2 triliun setiap tahun. Ke depan, kata Nusron, setelah Timur Tengah ditutup, maka TKI yang akan bekerja ke Jepang bertambah banyak.

"Apalagi akan ada proyek Olimpiade di Jepang. Devisa juga akan meningkat," kata Nusron.