- REUTERS/Darren Whiteside
VIVAnews - Seluruh Kepala Kepolisian Daerah dan Kapolres se-Indonesia berkeluh kesah dan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Joko Widodo. Salah satu keluhan yang disampaikan adalah minimnya anggaran pemerintah dalam aspek penegakan hukum di Indonesia.
"Aspek penegak hukum anggraan yang diberikan (pemerintah) hanya untuk menyelesaikan 800 sekian kasus. Sedangkan kasus terjadi itu 488 ribu setiap tahunnya. Kami hanya bisa menyelesaikan 200 ribu kasus," kata Kapolri Jendral Polisi Sutarman, usai apel Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) Polri tahun 2014, di Akademi Kepolisian Semarang, Jawa Tengah, Selasa 2 Desember 2014.
Menurut Sutarman, minimnya anggaran penegakan hukum bagi kepolisian membuat penyelesaian sejumlah kasus di Indonesia terhambat. Sebab, sebanyak 800 kasus yang harus diselesaikan dalam satu tahun, hanya digelontor anggaran pemerintah senilai Rp904 miliar. "Itu, secara ideal harusnya sampai dengan Rp2,1 triliun," kata Sutarman.
Mantan Kabareskrim itu pun tak memungkiri bahwa kecilnya dana penegakan hukum untuk Polri menjadikan celah-celah pungutan liar (pungli) oleh petugas polisi sering terjadi di lapangan.
"Itulah yang terjadi, penyimpangan-penyimpangan (aparat polisi). Dan, penyimpangan itu saya laporkan ke Presiden untuk mendapatkan keputusan politik," ujar dia.
Sementara itu, Presiden Jokowi mengatakan, terkait keinginan Polri tentang penambahan dana penegakan hukum, pemerintah melakukan penambahan sebesar 18 persen. Agar, penegakan hukum di Indonesia bisa berjalan maksimal.
"Tadi ada kenaikannya. Rp8 triliun kira-kira, atau 18 persen. Kan gede banget. Rp8 triliun itu gede," jelas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Baca juga:
(asp)
Presiden PKS: Ikhtiar Sudah Kita Optimalkan meski Hasil Tak Sesuai dengan Harapan
Presiden PKS menyatakan menghormati putusan MK atas perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 meski tidak sesuai dengan keinginan dan harapan.
