Hukum Nelayannya, Beijing Tuding Manila Langgar Kedaulatan China
Selasa, 25 November 2014 - 17:01 WIB
Sumber :
- REUTERS/Rolex Dela Pena/Pool
VIVAnews
- Otoritas China, Selasa 25 November, mengatakan bahwa denda yang dijatuhkan pengadilan Filipina pada sembilan nelayan China, karena menangkap penyu di wilayah yang masih menjadi sengketa, merupakan pelanggaran atas kedaulatan China.
Dilansir Reuters , Selasa 25 November, polisi Filipina menangkap para nelayan China, Mei lalu, dan menyita kapal mereka di Half Moon Shoal, sebuah wilayah di kepulauan Spratly yang berada dalam 200 mil zona ekonomi eksklusif (ZEE) Filipina. Pengadilan menjatuhkan denda sebesar $102.000 pada setiap nelayan.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Pakar Sebut Kehadiran Anies di KPU Tunjukkan Komitmen Prinsip Bernegara dan Berdemokrasi
Dilansir Reuters , Selasa 25 November, polisi Filipina menangkap para nelayan China, Mei lalu, dan menyita kapal mereka di Half Moon Shoal, sebuah wilayah di kepulauan Spratly yang berada dalam 200 mil zona ekonomi eksklusif (ZEE) Filipina. Pengadilan menjatuhkan denda sebesar $102.000 pada setiap nelayan.
China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan, yang diyakini kaya dengan mineral, minyak dan gas. Sementara klaim atas wilayah yang sama juga dibuat beberapa negara Asia Tenggara lain seperti Brunei, Malaysia, Filipina, Vietnam dan Taiwan.
Menjadikan isu Laut China Selatan, terutama di sekitar kepulauan Spratly, menjadi salah satu sumber konflik maritim terbesar di Asia. Pada konferensi pers harian, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying, mendesak Filipina segera membebaskan para nelayan dan kapal mereka.
"Kami yakin pemerintah Filipina telah secara ilegal menahan kapal dan nelayan China, di perairan dekat kepulauan Nansha, dan membuat keputusan hukum yang melanggar kedaulatan China," kata Hua. China menyebut kepulauan Spratly sebagai Nansha.
Dia menegaskan bahwa China sepenuhnya menentang apa yang dilakukan Filipina, dan tidak akan menerimanya. Walau didenda dengan angka yang besar, tapi para nelayan itu hanya akan menjalani enam bulan penjara sebagai ganti jika tidak membayar denda.
Mengingat masa penahanan yang telah mereka jalani, maka para nelayan itu akan segera dibebaskan. Sehingga kecaman dan tuntutan China agar para nelayannya segera dibebaskan, diyakini hanya pernyataan diplomatis agar Beijing tidak kehilangan muka di mata warga China.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan, yang diyakini kaya dengan mineral, minyak dan gas. Sementara klaim atas wilayah yang sama juga dibuat beberapa negara Asia Tenggara lain seperti Brunei, Malaysia, Filipina, Vietnam dan Taiwan.
