Skema Bisnis Pembiayaan kepada Nelayan Akan Mirip dengan KUR

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pelaku usaha jasa keuangan sedang merancang bisnis model untuk mempermudah akses pembiayaan kepada nelayan dan pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan.

Skema bisnis yang dirancang diperkirakan akan mirip dengan kredit usaha rakyat (KUR).

Direktur Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Djarot Kusumayakti menjelaskan, sejak awal OJK sudah berkomunikasi dengan BRI mengenai hal ini. Saat ini BRI sedang memetakan kategori nelayan agar mudah dalamm penyaluran pembiayaannya.

"Nelayan ada bermacam-macam jenisnya, ada nelayan tangkap, ada nelayan dengan kapal besar, nelayan dengan kapal kecil, nelayan budidaya, nelayan udang, nelayan produsen ikan asap, ikan asin, semua itu harus jelas pemetaannya agar tepat perlakuannya," ujarnya kepada Investor Daily, beberapa waktu lalu.

Dengan adanya kategori-kategori ini, menurut Djarot skema pembiayaan akan berbentuk KUR, namun lebih spesifik karena diperuntukkan khusus kepada nelayan. Apabila skemanya menyerupai KUR, tentunya memerlukan perusahaan penjamin kredit.

Direktur Utama PT Asuransi Kredit Indonesia atau Askrindo (Persero) Antonius C.S Napitupulu mengatakan, pihaknya siap mendukung OJK dalam mengembangkan pembiayaan perikanan dan kelautan.

"Skema bisnis pembiayaan kepada sektor perikanan dan kelautan dapat mengambil contoh sukses perbankan dalam menyalurkan kredit UMKM yang menggunakan pendekatan komunitas yang sudah mendapatkan pelatihan usaha dan produksi sehingga dapat lebih mudah dikembangkan dan dimonitor,"ujarnya.

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad sebelumnya menjelaskan, persoalan yang terkait dengan sektor kelautan dan perikanan bukan hanya terkait dengan nelayan, tetapi juga mengenai pembelian kapal dan cold storage (tempat penyimpanan ikan). Dengan melihat kompleksitas ini, solusi bagi pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan harus menyeluruh dan melibatkan seluruh sektor jasa keuangan.

"OJK berencana mengundang lembaga pembiayaan, perusahaan penjamin kredit, pengusaha, perbankan, pejabat pemerintah agar bisa duduk bersama untuk mencari bisnis model yang memadai dan dapat diaplikasikan, pertemuan ini akan kami lakukan pada tanggal 27 November,"terangnya.

Menurut survei yang sudah dilakukan OJK, saat ini sudah ada beberapa bisnis model yang ada di daerah. Misalnya di Pulau Simeleu, pembiayaan kepada nelayan bisa didekati secara business to business. Artinya, perbankan bisa menyalurkan kredit ke sektor komersial dengan melibatkan perusahaan penjaminan kredit.

Selain pendekatan business to business (B to B), OJK berencana melakukan terobosan lainnya dengan memanfaatkan sistem layanan keuangan digital (LKD) dengan memanfaatkan agen banking. Jadi, akses keuangan nelayan yang selama ini melalui tengkulak diharapkan bisa melalui sistem agen banking.

"Kami akan meminta kepada Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk mendesain sistem yang memadai,"ujarnya.

Dari terobosan-terobosan yang dilakukan ini, OJK berharap bisa meningkatkan dua hal kepada nelayan, yaitu akses pembiayaan dan penurunan suku bunga kredit. Pasalnya, sejauh ini, suku bunga kredit yang diberikan kepada nelayan cukup tinggi karena dinilai berisiko tinggi. Semenjak tahun 2012 hingga September 2014, suku bunga kredit untuk sektor perikanan tidak menurun di bawah 13 persen.