"Kami mendorong agar pemerintahan yang baru sekarang mengakui kemerdekaan Kosovo," kata Din di sela-sela acara Forum Perdamaian Dunia ke-5 (The 5th World Peace Forum/WPF) di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, kini adalah saat yang tepat bagi Indonesia melalui Presiden Jokowi untuk mengakui Kosovo.
"Setelah Yugoslavia pecah, Indonesia belum kunjung akui Kosovo. Di sana ada sekitar tiga juta penduduk dengan 96 persennya adalah etnik Albania beragama Muslim," katanya.
Din menilai, Presiden Jokowi memiliki pandangan yang berbeda dalam menjalankan politik luar negerinya yang bebas aktif.
"Pemerintahan sebelumnya SBY menerapkan asas million friends, zero enemy. Saya pikir pemerintahan yang sekarang harus melakukan terobosan yang berbeda dan lebih serius dalam hal Kosovo ini," ujarnya.
Ia mengatakan, Muhammadiyah memberikan dukungan kepada Kosovo untuk merdeka karena mereka adalah saudara sesama Muslim yang layak mendapatkan kebebasan mendirikan negara sendiri atau lepas dari Serbia.
Selain itu, ia mengatakan, pihaknya bersedia memfasilitasi hal itu, jika pemerintah RI berkenan mendukung Kosovo merdeka.
Melalui berbagai akses, Muhammadiyah akan terus merealisasikannya termasuk berbicara dengan sejumlah pembuat kebijakan dan para pemangku kepentingan Kosovo, demikian Din Syamsuddin.
Pewarta: Anom Prihantoro
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2014
