DPR yang Terbelah

DPR tandingan
Sumber :
  • Nur Eka/VIVAnews

VIVAnews – Parlemen terbelah. Fraksi-fraksi yang tergabung dalam koalisi pengusung Joko Widodo – Jusuf Kalla membuat tandingan. Mereka tak terima, karena tidak kebagian satu pun kursi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat.

Koalisi Indonesia Hebat (KIH), begitu mereka menamakan diri. Terdiri atas Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, Partai Hanura, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Pembakar Al-Quran Salwan Momika 'Diusir' dari Swedia, Kini Pindah ke Norwegia

Koalisi itu, pada Jumat 31 Oktober 2014, menggelar sidang Paripurna tandingan. Agendanya, menyatakan mosi tidak percaya kepada pimpinan DPR yang sah dan sempat mereka akui.

Pimpinan DPR yang pengambilan sumpahnya dipimpin Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali itu adalah Setya Novanto dari Partai Golkar sebagai ketua, serta para wakilnya, Fadli Zon dari Partai Gerindra, Fahri Hamzah dari Partai Keadilan Sejahtera, Agus Hermanto dari Partai Demokrat, dan Taufik Kurniawan berasal dari Partai Amanat Nasional (PAN).

Tak berhenti di situ, KIH kemudian memilih pimpinan DPR versinya. Mereka yang terpilih sebagai berikut. Ketua DPR Ida Fauziah (PKB), Wakil Ketua DPR dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon, Wakil Ketua DPR dari Fraksi PPP Syaifullah Tamliha, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Hanura Dossy Iskandar, dan Wakil Ketua DPR dari Fraksi Nasdem Supriyadi.

Jumat pagi itu, anggota fraksi partai KIH sudah berdatangan ke rapat paripurna. Tak lazim memang, agenda sidang paripurna digelar pada akhir pekan. Kelaziman selama ini, Jumat merupakan agenda internal fraksi.

Setjen DPR tak fasilitasi

Rapat dijadwalkan pukul 09.00 WIB. Sebelum jam itu, para anggota dewan sudah berdatangan. Namun, lift menuju ruang sidang yang berada di lantai atas Gedung Nusantara DPR itu mati. Sejumlah anggota Dewan mengeluhkan ke pengamanan dalam (Pamdal), kenapa liftnya tidak dinyalakan.

Tak cukup sampai situ, ternyata ruang sidang dalam keadaan terkunci. Hingga pukul 10.15 WIB, pintu ruang rapat Paripurna tetap terkunci, sehingga anggota dewan dari lima fraksi tidak bisa masuk ke dalam ruangan.

Tidak ada persiapan yang disediakan Sekretariat Jenderal DPR, mulai dari ruangan, daftar absensi, hingga eskalator yang menuju ruang rapat Paripurna pun dalam keadaan mati.

Rapat dihadiri 80 anggota DPR dari Fraksi PDIP, 34 anggota dari Fraksi PKB, 13 anggota dari Fraksi PPP, 15 anggota dari Fraksi Hanura, dan 34 anggota dari Fraksi Partai Nasdem.

Pindah ke ruang fraksi

DPR tandingan itu gagal menggelar sidang Paripuna di ruang rapat Paripurna, Gedung Nusantara II DPR, Jakarta. Hingga pukul 10.15 WIB, pintu ruang rapat Paripurna tetap terkunci, sehingga anggota dewan dari lima fraksi tidak bisa masuk ke dalam ruangan.

Akhirnya, rapat Paripurna berpindah tempat ruang rapat Fraksi PDI Perjuangan di Gedung Nusantara DPR.

Rapat Paripurna tandingan itu hanya berlangsung sekitar 30 menit. Rapat dipimpin anggota Fraksi PKB Ida Fauziah. 178 anggota dewan yang semuanya berasal dari Koalisi Indonesia Hebat itu menyepakati dua hal.

Pertama, disepakati pimpinan DPR versi Koalisi Indonesia Hebat yang susunannya sudah disebut di muka. Poin kedua yang disepakati adalah pimpinan-pimpinan fraksi akan membahas masalah pimpinan alat kelengkapan dewan pada Senin 3 November 2014, pukul 14.00 WIB.

Sebelum Paripurna digelar, yang didapuk menjadi Ketua DPR adalah Pramono Anung, politisi PDIP yang pada DPR periode lalu menjabat wakil ketua. Sementara itu, posisi wakil ketua dijabat oleh Abdul Kadir Karding (PKB), Saifullah Tamliha (PPP), Patrice Rio Capella (Partai Nasdem), dan Dossy Iskandar (Partai Hanura).

Menurut Ketua DPP PKB, Abdul Kadir Karding, perubahan susunan pimpinan terjadi, karena mereka menginginkan DPR dipimpin oleh perwakilan perempuan. "Susunan (yang lama) nggak dipakai, karena itu spontanitas kawan-kawan saja," ujar Karding di Gedung DPR, Jakarta.

Terkait dicoretnya nama Pramono Anung, politisi PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan bahwa Pramono ditugaskan untuk melakukan lobi-lobi.

Reaksi pimpinan DPR

Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapat 61 Persen Saham Freeport Indonesia, Meski Alot Negosiasinya

Pimpinan DPR yang sah melakukan rapat konsultasi dengan pimpinan fraksi menyikapi hal itu. Seluruh pimpinan DPR hadir. Yang mereka bicarakan, seluruh agenda DPR, mulai dari rencana minggu depan.

"Dan, evaluasi apa yang sudah DPR lakukan," ujar Agus Hermanto, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Demokrat.

Agus menjelaskan, mulai Senin pekan depan, DPR mulai bekerja dan memanggil mitra kerja dari pemerintahan. Dalam rapat pimpinan nanti, juga akan dibahas mengenai surat yang masuk ke pimpinan DPR.

"Kami tidak pernah memikirkan masalah ini (adanya DPR tandingan), karena tidak ada dasar hukumnya, dan mereka tidak bisa bekerja," dia menjelaskan.

Jangan Asal Pilih, 5 Tips Ini Harus Diperhatikan Muslimah Saat Memilih Kosmetik Halal

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, tindakan anggota fraksi Koalisi Indonesia Hebat itu telah melanggar undang-undang. Menurutnya, hal itu ilegal dan inkonstitusional.

"Tidak ada namanya DPR Tandingan. Kalau ada pihak-pihak lain (menggelar rapat) sudah pasti ilegal dan inkonstitusional," kata Fadli.

Dia menjelaskan, apabila sudah masuk dalam kategori pelanggaran, maka pihak terkait akan di proses atau menerima sanksi dari Mahkamah Dewan Kehormatan.

Respons Jokowi dan JK

Presiden Joko Widodo berharap dualisme di dalam tubuh DPR itu segera diakhiri. Dia minta konflik di lembaga legislatif tersebut, bisa segera berakhir dan diselesaikan oleh anggotanya sendiri.

Menurut Jokowi, alangkah lebih baik apabila para elit di Indonesia bisa akur dan menjaga persatuan dan kesatuan supaya bisa dicontoh oleh rakyat Indonesia.

"Kita ini baik kalau bergabung, kita ini akan lebih baik kalau menjaga persatuan dan kesatuan dan itu akan dicontoh oleh rakyat," kata Jokowi.

Usai ditetapkannya alat kelengkapan dewan, kisruh politik di lingkungan legislatif DPR kian memanas. Bahkan, sejumlah anggota DPR dari Koalisi Indonesia Hebat yang notabene pendukung Jokowi - JK menyatakan mosi tidak percaya atas kepemimpinan DPR saat ini yang mayoritas dikuasai Koalisi Merah Putih.

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyesalkan munculnya DPR tandingan. Menurut pria yang akrab disapa JK, dalam sistem demokrasi tidak ada model DPR tandingan. Dia berharap, DPR bisa menyelesaikan permasalahannya segera.

"Yang namanya pimpinan tandingan itu tidak perlu ada," kata JK, dikantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat 31 Oktober 2014.

Mantan Ketua Umum Golkar itu mengatakan, perlu dilakukan musyawarah untuk menyelesaikan dualisme di DPR. "Butuh suatu musyawarah yang saling memberi toleransi. Itu harus ada. Demokrasi harus begitu," ujarnya.

Selain itu, JK berharap, Koalisi Indonesia Hebat maupun Koalisi Merah Putih bisa duduk bersama. Pertemuan ini penting untuk menyelesaikan dualisme yang saat ini terjadi.

"Ya, tentu dibutuhkan musyawarah lebih baik lagi. Pengalaman, saling memberi antara koalisi, agar terjadi harmoni yang baik dari dua-duanya. Saya yakin, akan baik," ucapnya

Dia minta, konflik di lembaga legislatif tersebut bisa segera berakhir dan diselesaikan oleh anggotanya sendiri.

JK menduga, munculnya dualisme di DPR, hanya terkait jabatan pimpinan di alat kelengkapan DPR. Menurutnya, kedua kelompok sama-sama ingin mempunyai posisi.

"Ya, mungkin menyangkut jumlah yang mereka bicarakan," ujarnya.

Menurut JK, dualisme di DPR tidak akan berdampak pada pemerintahan yang saat ini berjalan. "Ya nyaman, nyaman," katanya.

Selain itu, JK berharap, Koalisi Indonesia Hebat maupun Koalisi Merah Putih bisa duduk bersama. Menurutnya, pertemuan ini penting untuk menyelesaikan dualisme yang saat ini terjadi.

"Ya, tentu dibutuhkan musyawarah lebih baik lagi. Pengalaman, saling memberi antara koalisi, agar terjadi harmoni yang baik dari dua-duanya. Saya yakin akan baik," ujarnya.

Konflik ini muncul usai ditetapkannya alat kelengkapan dewan. Sejumlah anggota DPR dari Koalisi Indonesia Hebat yang notabene pendukung Jokowi - JK menyatakan mosi tidak percaya atas kepemimpinan DPR saat ini yang mayoritas dikuasai Koalisi Merah Putih. (asp)

Duel Vietnam vs Timnas Indonesia

Menakar Peluang Timnas Indonesia Lolos ke Piala Dunia 2026, Ada Berapa Tahap Lagi?

Harapan pecinta sepakbola melihat Timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia kembali muncul. Masih ada berapa tahap lagi untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026?

img_title
VIVA.co.id
29 Maret 2024