Menkeu Tunggu Keputusan Presiden untuk Jadi Anggota AIIB

Jakarta - Tiongkok dan sebagian besar negara ASEAN mensponsori terbentuknya Bank Investasi Infrastruktur Asia (Asian Investment Infrastructure Bank). AIIB telah disepakati oleh 21 negara Asia minggu lalu. Namun, hingga saat ini Indonesia belum masuk dalam keanggotaan bank tersebut.

"Saya yang waktu itu mewakili Menteri Keuangan (saat Chatib Basri masih menjadi Menkeu) selalu ikut dalam persiapan AIIB. Cuma waktu itu Tiongkok minta ke kita agar Indonesia harus memutuskan jadi anggota atau tidak. Tetapi, itu bukan waktu yang tepat karena sedang masa transisi pemerintahan," ujar Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di kantornya, Jumat (31/10).

Pemerintahan Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono, menurut Bambang, telah menyetujui agar Indonesia bergabung dengan Bank Infrastruktur Asia. Tetapi pada akhirnya memilih melalui keputusan pemerintahan baru.

"Tetapi, saya sampaikan kalau mau ambil keputusan tunggulah pemerintahan baru," ujar dia.

Lebih lanjut, Bambang menilai, keterlambatan Indonesia menjadi anggota bank tersebut karena pengumuman anggota berlangsung beberapa hari setelah pelantikan Presiden-Wakil Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Bahkan kabinetnya pun belum terbentuk.

"Intinya kita (Indonesia) selalu ikut dan kalau boleh saya bilang yang sembilan negara ASEAN itu akhirnya memilih masuk karena saya sarankan kita gabung. Jadi sekarang, kita tunggu saja formalitas presiden apakah kita mau gabung atau tidak. Selain itu, setiap negara yang menjadi anggota AIIB harus menanamkan modalnya di situ. Berapa besarannya, tentu ada perhitungan antara kita dengan AIIB" ungkap Bambang.

Pentingnya AIIB, lanjut Bambang, sebagai alat untuk membantu menutupi gap pembiayaan infrastruktur di Asia, terutama di negara-negara berkembang Asia yang pertumbuhannya cukup bagus.

Sementara itu, Bambang juga menuturkan, keberadaan AIIB bukan hanya untuk menjalankan project loan, seperti pinjaman proyek dan jembatan, tetapi harus bisa mendukung keberadaan Public Private Partnership (PPP) Center negara anggotanya.