OJK Minta Pemerintah Waspadai Efek Kebijakan Normalisasi Amerika Serikat

Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta pemerintah mewaspadai efek kebijakan normalisasi Amerika Serikat yang berpotensi mempengaruhi stabilitas ekonomi negara-negara berkembang, khususnya Indonesia.

"Stabilitas industri keuangan dalam keadaan baik, tetapi kita dituntun untuk tetap waspada terhadap dampak perkembangan dan berbagai macam kebijakan yang ditempuh berbagai otoritas di tingkat global," kata Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Hadad, usai bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (31/10).

Muliaman menghadap Presiden didampingi Wakil Ketua OJK Rachmat Waluyanto, Nurhaida, Firdaus Djaelani, Kusumaningtuti Sandriharmy, Ilya Avianti, dan Nelson Tampubolon, Halim Alamsyah, dan Anny Ratnawati. Sementara itu, Kepala Negara didampingi Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Pada kesempatan itu, Muliaman memperkenalkan jajaran Komisioner OJK dan melaporkan berbagai perkembangan yang dicapai, serta tantangan yang akan diselesaikan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas kementerian/lembaga.

Muliaman mengatakan, saat ini pasar modal telah menjadi salah satu instrumen keuangan yang menjadi penyedia utama sumber pembiayaan jangka panjang.

Agenda pokok kegiatan di pasar modal, lanjutnya, selain memperdalam pasar, juga memperbanyak jumlah perusahaan yang listed, mendorong mobilisasi dana dengan cara menerbitkan surat utang di pasar modal dan mengedukasi calon investor sehingga pasar Indonesia menjadi pasar yang modern, kredibel, dan memiliki integritas yang baik.

"Pasar industri keuangan bukan bank, termasuk asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan semuanya dalam kondisi yang baik dan berpotensi berkembang sangat besar. Sektor ini bisa memberikan alternatif pembiayaan dan investasi yang kita perlukan," katanya.