Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan pimpinan Suryadharma Ali menegaskan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM tidak berlandaskan kepada keinginan dasar seluruh kader. Undang-Undang Partai Politik pun, kata pria yang akrab disapa SDA itu tidak mengatur hal tersebut.
Ditemui di Hotel Grand Sahid, Jakarta Selatan, hari ini, di sela Muktamar VIII SDA mengaku telah melakukan gugatan hukum ke Pengadilan Tinggi Usaha Negara (PTUN).
"Kami sudah memasukkan gugatan pada tanggal 29 Oktober, atau tepat satu hari setelah Kemenkumham mengesahkan SK tersebut," ujar SDA.
Baca Juga :
Soal Wacana PPP Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Airlangga Sebut Bakal Bahas di Internal KIM
Namun, SDA enggan berkomentar soal adanya keterlibatan pemerintah dalam penerbitan SK itu.
"Yang saya dengar dari media sih seperti itu. Tapi saya tidak tahu," kata SDA.
Sementara terkait pengeluaran SK itu, SDA mengaku tak heran jika Mabes Polri lalu tidak memberikan izin penyelenggaraan Muktamar hari ini.
"Tapi, kami sudah mengirimkan surat pemberitahuan. Pastilah izin resmi tidak diberikan, karena Kemenkumham telah menyampaikan keputusan yang bagi kami adalah sebuah keputusan yang lemah dari sisi hukum," ujar dia.
Sebagai bukti, lanjut SDA, Muktamar dibuka pagi tadi secara lancar dan baik. Antusiasme peserta pun, kata dia, begitu luar biasa. Muktamar ini turut dihadiri berbagai petinggi Partai Politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP).
Dalam SK tersebut, Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly mengakui kepengurusan PPP pimpinan Romahurmuziy yang sah, sesuai dengan hasil Muktamar tanggal 15-17 Oktober 2014. Otomatis, kepengurusan PPP di bawah pimpinan SDA dianggap telah berakhir.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Yang saya dengar dari media sih seperti itu. Tapi saya tidak tahu," kata SDA.
