Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Nur Kholis, khawatir apabila Presiden Joko Widodo mengangkat orang yang terlibat kasus pelanggaran HAM dalam jajaran kabinet Indonesia Hebat yang akan diumumkan hari ini, Minggu 26 Oktober 2014. Sebab, bila itu terjadi, Jokowi telah inkonsistensi atas komitmennya untuk membentuk pemerintahan yang bersih.
"Kalau Jokowi tetap mengangkat orang yang terlibat kasus pelanggaran HAM masuk jajaran Kabinet, itu berarti dia melanggar komitmen," kata Nur Kholis dalam perbincangan dengan VIVAnews, Sabtu malam, 25 Oktober 2014.
Namun ia tak mau mengomentari kabar Ketua Umum partai Hanura, Wiranto yang disebut-sebut masuk dalam jajaran kabinet Jokowi. Komnas HAM lanjutnya, jauh-jauh hari telah mengingatkan kepada Presiden Jokowi terkait nama-nama tokoh yang diduga kuat terlibat kasus pelanggaran HAM agar tidak diberi jabatan sebagai Menteri dan pejabat di lembaga negara.
"Saya tidak bisa mengomentari person (Wiranto). Yang jelas kami sudah beri masukan terkait orang-orang yang diduga kuat atau patut dimintai pertanggungjawaban kasus pelanggaran HAM berat. Saya kira Presiden sudah tahu itu," tegasnya.
Sementara itu, jika Jokowi tetap menunjuk orang yang terlibat kasus pelanggaran HAM berat seperti Wiranto menjadi Menteri, pihaknya akan bersikap. Sebab, kata Nur Kholis, Komnas HAM masih memperjuangkan agar kasus pelanggaran HAM diusut secara tuntas dan pelaku diseret ke pengadilan HAM adhoc.
"Kalau itu terjadi, kami pasti akan keluarkan analisis dan respons atas kabinet yang dibentuk Jokowi (Bila Ada Menteri Terlibat Pelanggar HAM). Karena kami berkepentingan dengan korban agar kasus itu supaya diusut tuntas. Tapi tunggu dulu pengumuman resminya besok," ujar dia.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Sementara itu, jika Jokowi tetap menunjuk orang yang terlibat kasus pelanggaran HAM berat seperti Wiranto menjadi Menteri, pihaknya akan bersikap. Sebab, kata Nur Kholis, Komnas HAM masih memperjuangkan agar kasus pelanggaran HAM diusut secara tuntas dan pelaku diseret ke pengadilan HAM adhoc.
