Kabinet Jokowi Harus Jaga Kestabilan dan Kepastian Investasi

Jakarta - Ketua Komite Tetap Energi dan Pertambangan Kamar Dagang Indonesia Poltak Sitanggang meminta kabinet yang akan dibentuk Presiden Joko Widodo tidak hanya bisa menjaga kestabilan ekonomi politik. Tetapi juga kepastian investasi.

Menurut Poltak, kestabilan ekonomi politik saja tidak bisa menjamin adanya kepastian investasi. Dia mengambil contoh terhadap sepuluh tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang ekonomi politiknya relatif stabil namun memiliki ketidakpastian investasi.

"Karena pada era SBY pejabatnya sarat kepentingan. Jaman Soeharto lebih terkendali, lebih terukur, lebih simpel. SBY, kelihatannya saja simpel tetapi tidak simpel sehingga muncul ketidakpastian," katanya di Bulungan, Jakarta Selatan, Sabtu (25/10).

Sebab pada era SBY, tambah Poltak, pejabat yang mengelola operasional sarat kepentingan sehingga dapat mempengaruhi suasana investasi.

Poltak mengambil contoh kebijakan Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi (MP3Ei) yang dinilainya tidak berjalan dengan baik pada zaman kekuasaan SBY. Poltak menilai kebijakan tersebut adalah tidak bijak karena hanya untuk menina-bobokan bangsa.

"Kita kembali kepada industri hilirisasi. Pada saat smelter berdiri itu tidak ada listrik untuk menggunakannya. Akhirnya kita membuat power plan (pembangkit) kita sendiri," ujarnya.

Ketika Poltak menanyai permasalahan tersebut kepada pejabat, Poltak mengungkapkan pejabat tersebut menjawab soalah-olah segalanya berjalan dengan baik. "Padahal itu kebohongan publik," imbuhnya.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia itu berharap, Jokowi yang notabene berlatar pengusaha, dapat mengerti permasalahan ekonomi di Indonesia saat ini.

Poltak tidak mempermasalahkan apakah nanti kabinet Jokowi diisi oleh nama-nama menteri yang berasal dari parpol atau profesional murni. Yang terpenting, tegas Poltak, figur terpilih harus memiliki hati nurani yang tidak hanya mementingkan segelintir pengusaha, tetapi juga masyarakat kebanyakan.