Sumber :
- ANTARA/Rosa Panggabean
VIVAnews
- Dewan Pewakilan Rakyat akan mengirim surat balasan untuk Presiden Joko Widodo terkait pertimbangan perubahan nomenklatur kementerian, Sabtu 25 Oktober 2014.
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan malam ini pimpinan DPR akan melakukan finalisasi hasil pertemuan dengan para sekretaris jenderal kementerian yang akan mengalami perubahan, pakar ekonomi, serta pakar hukum tata negara.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Prabowo Berkelakar Singgung Senyuman Berat, Anies: Kan Beliau yang Alami, Kita Biasa Aja
Baca Juga :
Mahfud MD Jelaskan Alasan Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden-Wapres di KPU
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan malam ini pimpinan DPR akan melakukan finalisasi hasil pertemuan dengan para sekretaris jenderal kementerian yang akan mengalami perubahan, pakar ekonomi, serta pakar hukum tata negara.
"Dan besok kita kirim. Kita akan merangkum, karena kita baru selesai mendengarkan pendapat dari pakar," ujar Agus di Gedung DPR, Jakarta, 24 Oktober 2014.
Agus mencontohkan, masukan-masukan yang dibahas dalam rapat tertutup bisa dilihat dari sisi positif dan negatif penggabungan atau pemisahan kementerian. Selain itu, dalam surat untuk Presiden Jokowi, pimpinan DPR juga akan mencantumkan pandangan politis dari fraksi-fraksi di DPR.
"Bahwa ini ada yang digabung bisa jadi lebih baik dan pengontrolannya lebih mudah. Ada juga yang bilang nanti ada eksesnya, bagaimana dengan penganggaran dan pembiayaannya," ungkap dia.
Politisi Partai Demokrat itu berharap Presiden Jokowi bisa mempergunakan pertimbangan dari DPR nanti, misalnya harus lebih menjaga anggaran yang akan digunakan di kementerian yang akan dilebur atau dipisahkan.
"Kalau Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat justru bilang lebih bagus karena tadinya perumahan rakyat itu masih dalam lingkup PU, sehingga masih bersinergi. Tapi barang kali ekses pembiayaan keruwetannya akan kita sampaikan," jelasnya. (ita)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Dan besok kita kirim. Kita akan merangkum, karena kita baru selesai mendengarkan pendapat dari pakar," ujar Agus di Gedung DPR, Jakarta, 24 Oktober 2014.
