Sumber :
- VIVAnews/Muhamad Solihin
VIVAnews
- Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat menggelar pertemuan tertutup dengan perwakilan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, perwakilan dari Kementerian Kehutanan, serta pengamat ekonomi, Jumat 24 Oktober 2014.
Pertemuan yang dimulai sejak pukul 14.00 WIB itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Agus Hermanto. Hadir dalam rapat itu Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ainun Naim, Sekretaris Ditjen Dikti Kemendikbud Patdono, staf dari Kemendikbud Hadi Wahyuono, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Hendri Saparini, serta perwakilan Kementerian Kehutanan Bambang Soepriyatno.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Angin Segar untuk Startup Pemula
Pertemuan yang dimulai sejak pukul 14.00 WIB itu dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Agus Hermanto. Hadir dalam rapat itu Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ainun Naim, Sekretaris Ditjen Dikti Kemendikbud Patdono, staf dari Kemendikbud Hadi Wahyuono, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Hendri Saparini, serta perwakilan Kementerian Kehutanan Bambang Soepriyatno.
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Agus Hermanto, mengatakan perubahan nomenklatur kementerian yang paling mendapat perhatian serius dari pimpinan DPR adalah peleburan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi.
Dalam surat yang dikirim oleh Presiden Joko Widodo disebutkan bahwa dua kementerian itu akan dilebur kemudian dibentuk kementerian baru, yakni Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
Politisi Partai Demokrat itu mengatakan sudah banyak rektor yang menghubungi pimpinan DPR dan mempertanyakan peleburan dua kementerian itu. Mereka berpendapat seharusnya pendidikan itu bersinergi mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga pendidikan tinggi.
Atas perubahan beberapa nomenklatur kementerian, Agus mengatakan pimpinan DPR secara maraton akan membahas hal itu. Pembahasan yang dijadwalkan akan selesai 27 Oktober itu akan melibatkan pakar hukum tata negara. (ren)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Agus Hermanto, mengatakan perubahan nomenklatur kementerian yang paling mendapat perhatian serius dari pimpinan DPR adalah peleburan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi.
