ICW Minta Kabinet Jokowi Bebas dari Kepentingan Mafia

"ICW tengarai ada beberapa kementerian dan lembaga di bawah eksekutif (Pemerintahan Jokowi-JK) yang berpotensi dibajak oleh kepentingan mafia," kata Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran ICW, Firdaus Ilyas, dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Kamis 23 Oktober 2014.

Firdaus menuturkan, mafia yang dia maksud adalah mafia hukum, mafia energi, mafia pajak, mafia hutan dan mafia pertambangan. Menurut dia, Kementerian yang rentan disusupi oleh mafia termasuk menteri antara lain Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan, Kepolisian, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Kementerian Kehutanan, Kemenko bidang Perekonomian, Kementerian Maritim, Kemenko bidang maritim dan SDA.

Firdaus mengatakan, kepentingan para mafia itu adalah untuk memastikan bahwa usaha bisnis mereka tidak terganggu oleh kebijakan pemerintahan yang baru terbentuk. "Kepentingan lainnya adalah agar para mafia tersebut tidak tersentuh oleh hukum," imbuh dia.

Firdaus menambahkan, adanya kekhawatiran munculnya kepentingan mafia tersebut, muncul setelah ICW mempelajari beberapa calon Menteri atau pejabat setingkat Menteri yang disebut-sebut masuk ke dalam kabinet pemerintahan Jokowi dan diusulkan ke KPK.

"ICW minta Jokowi-JK berhati hati dan tidak diintervensi oleh kepentingan mafia. Jika kepentingan mafia masuk melalui menterinya, maka mustahil bagi Jokowi-JK mewujudkan upaya pemberantasan mafia maupun mewujudkan pemerintahan yang berpihak rakyat dan bebas dari korupsi," ujar dia.