Sumber :
- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews
- Setelah terpilih pada pemilu legislatif yang digelar pada 9 April 2014 lalu, 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah dilantik dan diambil sumpahnya di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 1 Oktober 2014.
Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti, mengakui perhelatan lima tahunan kali ini cukup berat. Sebab, acara pengambilan sumpah anggota MPR, DPR, dan DPD digabungkan dalam satu hari, mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 21.30 WIB.
"Untuk cenderamata hanya buku memori saja, yang berisi data pribadi tiap anggota dan inventaris kegiatan yang sudah dilakukan anggota DPR periode 2009-2014," ujar perempuan yang akrab disapa Win itu.
Fasilitas Anggota Dewan
Usai dilantik, menurut Win, setiap anggota dewan berhak memperoleh gaji pokok sebesar Rp4,2 juta setiap bulan. Di luar itu masih ada tunjangan keluarga, listrik, kesehatan, dan lain-lain. Total keseluruhan, kata Win, berkisar Rp58-60 juta per bulan.
"Untuk mobil dinas, ada bantuan uang muka pembelian Innova. Kan ada uang mukanya berapa persen, itu saja yang dibantu," katanya.
Sementara untuk fasilitas rumah dinas, Win mengatakan telah mempersiapkan sebanyak 51 unit rumah di Ulu Jami, dan sisanya di Kalibata, Jakarta Selatan. Namun kesekretariatan masih memberi waktu dua bulan untuk DPR lama berbenah dan pindah dari rumah dinas.
"Karena banyak yang harus urus sekolah, KTP, dan lain-lain. Kita beri waktu dua bulan untuk mengosongkan rumah. Sekarang sudah ada yang menyerahkan kunci, tapi masih ada yang belum," ujarnya.
Batal Dilantik
Namun tidak semua anggota dewan terpilih dapat menikmati berbagai fasilitas yang telah disiapkan oleh sekretariat jenderal.
Sekjen DPR telah mendapat surat dari Komisi Pemilihan Umum perihal penangguhan pelantikan lima anggota DPR terpilih yang terjerat kasus hukum. Dengan demikian, kelima calon anggota dewan terpilih itu gagal dilantik hari ini, Rabu, 1 Oktober 2014.
"Saya terima suratnya dari KPU jam 02.00 pagi tadi," kata Sekjen DPR RI, Winantuningtyastiti.
Win mengatakan, ketetapan penundaan pelantikan berdasarkan surat keputusan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyangkut balasan surat yang dilayangkan oleh KPU untuk meminta penangguhan pelantikan bagi para anggota dewan yang terjerat kasus hukum.
Dua Kemenakan Prabowo Dilantik
Putri Presiden Soeharto
Perebutan Kursi Pimpinan Dewan
Sikap Partai Demokrat
Sikap Koalisi Indonesia Hebat
Sidang Perdana
Hujan Interupsi
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Tanggapan Kiky Saputri Dihujat Netizen Gegara Singgung Ayu Ting Ting di Depan Nagita Slavina
Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti, mengakui perhelatan lima tahunan kali ini cukup berat. Sebab, acara pengambilan sumpah anggota MPR, DPR, dan DPD digabungkan dalam satu hari, mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 21.30 WIB.
"Untuk cenderamata hanya buku memori saja, yang berisi data pribadi tiap anggota dan inventaris kegiatan yang sudah dilakukan anggota DPR periode 2009-2014," ujar perempuan yang akrab disapa Win itu.
Fasilitas Anggota Dewan
Usai dilantik, menurut Win, setiap anggota dewan berhak memperoleh gaji pokok sebesar Rp4,2 juta setiap bulan. Di luar itu masih ada tunjangan keluarga, listrik, kesehatan, dan lain-lain. Total keseluruhan, kata Win, berkisar Rp58-60 juta per bulan.
"Untuk mobil dinas, ada bantuan uang muka pembelian Innova. Kan ada uang mukanya berapa persen, itu saja yang dibantu," katanya.
Sementara untuk fasilitas rumah dinas, Win mengatakan telah mempersiapkan sebanyak 51 unit rumah di Ulu Jami, dan sisanya di Kalibata, Jakarta Selatan. Namun kesekretariatan masih memberi waktu dua bulan untuk DPR lama berbenah dan pindah dari rumah dinas.
"Karena banyak yang harus urus sekolah, KTP, dan lain-lain. Kita beri waktu dua bulan untuk mengosongkan rumah. Sekarang sudah ada yang menyerahkan kunci, tapi masih ada yang belum," ujarnya.
Batal Dilantik
Namun tidak semua anggota dewan terpilih dapat menikmati berbagai fasilitas yang telah disiapkan oleh sekretariat jenderal.
Sekjen DPR telah mendapat surat dari Komisi Pemilihan Umum perihal penangguhan pelantikan lima anggota DPR terpilih yang terjerat kasus hukum. Dengan demikian, kelima calon anggota dewan terpilih itu gagal dilantik hari ini, Rabu, 1 Oktober 2014.
"Saya terima suratnya dari KPU jam 02.00 pagi tadi," kata Sekjen DPR RI, Winantuningtyastiti.
Win mengatakan, ketetapan penundaan pelantikan berdasarkan surat keputusan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyangkut balasan surat yang dilayangkan oleh KPU untuk meminta penangguhan pelantikan bagi para anggota dewan yang terjerat kasus hukum.
Sebelumnya, KPU telah mengirimkan surat kepada Presiden untuk meminta izin penundaan pelantikan lima calon anggota DPR terpilih, terkait kasus dugaan korupsi. Mereka di antaranya berstatus sebagai tersangka di KPK.
Kelima anggota DPR terpilih untuk periode 2014-2019 yang gagal dilantik hari ini yaitu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik, Idham Samawi dan Herdian Koesnadi.
Jero Wacik yang berasal dari Partai Demokrat telah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan di Kementerian ESDM.
Sementara Idham Samawi yang berasal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaaan korupsi dana bantuan untuk klub sepak bola Persiba Bantul. Sedangkan Herdian Koesnadi yang juga berasal dari PDIP diduga terkait kasus dugaan korupsi proyek Puskesmas di Dinas Kesehatan Tangerang Selatan.
Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan menyatakan dengan pembatalan pelantikan Jero Wacik sebagai anggota DPR, maka jatah kursi Partai Demokrat di DPR kosong satu kursi. Maka kader Demokrat yang duduk di kursi DPR hanya 60 orang.
"Jero Wacik ditunda pelantikannya, positif nggak datang," katanya.
Hal senada disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tjahjo Kumolo. Menurutnya, PDIP sepakat mengosongkan dua kursi milik kadernya sampai kasus keduanya berkekuatan hukum tetap. PDIP memiliki jumlah kursi sebanyak 109 di DPR.
"Seorang tersangka kan belum tentu bersalah, belum ada putusan yang tetap. Keppres sudah ada, tapi pelantikannya ditunda," ujarnya.
Selain tiga anggota DPR terpilih, ada dua anggota DPD terpilih yang juga gagal dilantik. Mereka berdua juga terjerat kasus dugaan korupsi.
"Ada dua anggota DPD yang tidak dilantik," kata Komisioner KPU, Ferry Kurnia saat dihubungi, Rabu 1 Oktober 2014.
Ferry menjelaskan keduanya gagal dilantik setelah KPU mendapat surat berupa permintaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi agar mereka yang berstatus tersangka kasus dugaan korupsi tidak dilantik.
Dari surat itu, KPU kemudian menyampaikan surat penundaan pelantikan kepada presiden. Surat dari KPU itu telah direspons Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan mendapatkan persetujuan untuk tidak dilantik pada hari ini.
Kedua anggota DPD yang gagal dilantik hari ini adalah Chaidir Djafar dari daerah pemilihan Papua Barat, dan Zulkarnain Karim dari daerah pemilihan Bangka Belitung.
"Ya pertimbangannya sebagai tersangka, dan juga dari KPK," ujarnya.
Dua Kemenakan Prabowo Dilantik
Selain mereka yang gagal dilantik, ada juga dua kakak beradik yang dilantik sebagai anggota DPR. Keduanya adalah kemenakan Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto. Mereka adalah Aryo Djojohadikusumo dan Sarah Djojohadikusumo.
Adik kandung calon presiden Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, sengaja datang ke Gedung DPR Nusantara I, Jakarta, untuk menghadiri acara pengucapan sumpah kedua anaknya sebagai anggota dewan.
"Dulu eyang kakungnya tahun 1950 anggota DPR. Sekarang waktu untuk cucu-cucunya," ujarnya.
Mengenakan baju safari coklat, Hashim berharap kedua anaknya tidak mengecewakan rakyat. "Saya berpesan supaya tidak kecewakan rakyat dan berbakti untuk nusa dan bangsa," katanya.
Putri Presiden Soeharto
Siti Hediati Hariyadi, atau yang akrab disapa Titiek Soeharto, juga akan dilantik menjadi anggota DPR periode 2014-2019. Mengenakan kebaya ungu kombinasi biru, Titiek mengaku sengaja mengenakan kebaya milik mendiang ibu kandungnya, Tien Soeharto di acara pengucapan sumpah anggota DPR.
"Ini kebaya ibu saya karena nggak usah bikin lagi. Selain itu ukurannya juga sudah pas. Saya tahu ibu saya pasti senang," ujar Titiek di Gedung DPR Nusantara I, Jakarta.
Terkait namanya yang disebut-sebut sebagai kandidat pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, putri keempat mantan Presiden Soeharto itu mengaku siap mengemban tugas itu jika diberi kepercayaan.
"Di partai ada yang mengusulkan saya jadi Wakil Ketua MPR. Saya serahkan ke petinggi partai. Kami kan hanya petugas," kata Titiek yang juga memakai parfum melati khas seperti kegemaran Ibu Tien Soeharto.
Perebutan Kursi Pimpinan Dewan
Bukan hanya Titiek yang dicalonkan menjadi Wakil Ketua MPR. Setelah resmi dilantik, posisi pimpinan DPD, DPR maupun MPR langsung diperebutkan. Dua kekuatan utama yang memperebutkan posisi-posisi strategis itu adalah koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih.
Koalisi Indonesia Hebat yang mengusung dan mendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla pada pemilihan presiden lalu terdiri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai NasDem dan Partai Hati Nurani Rakyat.
Sementara Koalisi Merah Putih yang mengusung dan mendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa pada pilpres 9 Juli 2014 lalu terdiri dari Partai Golongan Karya, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan.
Sikap Partai Demokrat
Sementara Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono, belum bersedia mengungkapkan apakah partainya akan menjadi bagian dari paket koalisi Merah Putih atau Jokowi-JK untuk mengajukan nama pimpinan DPR RI dan MPR RI.
"Kami memposisikan tetap sebagai penyeimbang," katanya di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu 1 Oktober 2014.
Pria yang akrab disapa Ibas ini mengatakan proses pembentukan paket ini sebagai sebuah dinamika yang harus dijalani. Partai Demokrat tetap berkomunikasi dengan semua kubu.
"Mengenai paket proses dinamika yang terjadi kami membuka ruang. Sebagai partai penyeimbang kami tidak jaga jarak dengan partai lain," ujarnya.
Saat dikonfirmasi lagi mengenai kecenderungan sikap Partai Demokrat dalam paket pimpinan DPR/MPR, apakah ke koalisi Merah Putih atau koalisi Jokowi-JK, putra bungsu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu belum bersedia menjawab. "Kita lihat saja nanti," katanya.
Ibas menegaskan, Partai Demokrat tetap mempunyai posisi tawar dalam menentukan paket ini. "Kita punya 61 anggota legislatif yang baru terpilih dan Insya Allah akan bekerja dengan amanah," ujarnya.
Sikap Koalisi Merah Putih
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo mengungkap format pimpinan DPR dan MPR versi Koalisi Merah Putih, Rabu 1 Oktober 2014. Format itu adalah keputusan Koalisi Merah Putih. Hashim membenarkan Koalisi Merah Putih sepakat memberikan kursi ketua DPR untuk Partai Golkar.
"Saya dengar dari kesepakatan KMP memang dari Golkar (untuk ketua DPR). Terserah pimpinan Golkar siapa yang akan diajukan," ujar Hashim di Gedung DPR, Jakarta.
Untuk pimpinan DPR dari Gerindra, Hashim mengatakan partainya sepakat untuk menunjuk Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon.
Sementara untuk kursi pimpinan MPR, Hashim mengatakan jatah pimpinan itu masih untuk Partai Demokrat. Namun, jatah kursi pimpinan itu bisa saja berubah paska aksi walk out Partai Demokrat saat pengesahan Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah.
"Sampai saat ini masih disepakati dari Demokrat. Ini kan sikap kami sesuai dengan sikap tadi malam. Itu perkembangan terakhir," katanya.
Sikap Koalisi Indonesia Hebat
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar yang sering disapa Cak imin, mengatakan koalisi Jokowi-JK telah menyiapkan paket ketua DPR RI dan MPR RI. Baginya akan ada kejutan terkait paket pimpinan ini.
"Kami akan umumkan nanti," katanya di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu 1 Oktober 2014.
Mengenai kabar adanya tambahan dalam koalisi pendukung Jokowi-JK, Muhaimin yang sebelumnya menjabat Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini enggan menjelaskan. "Kita lihat nanti," ujarnya.
Sebelumnya Muhaimin telah memerintahkan anggota fraksi partainya untuk melakukan lobi politik. Cak Imin meminta partai Koalisi Merah Putih yang berkoalisi meloloskan tata tertib DPR jangan bersikap arogan.
"Jangan sok-sokan. Mentang-mentang mayoritas," katanya.
Selain itu dia juga menyindir partai berbasis Islam yang berada di Koalisi Merah Putih. "Sesama partai Islam baik-baiklah, jangan terlampau rakuslah," ujarnya.
Sidang Perdana
Popong Otje Djundjunan, anggota DPR RI tertua periode 2014-2019, didaulat menjadi pimpinan sementara dalam pelantikan anggota DPR baru. Politisi Golkar kelahiran Bandung 30 Desember 1938 (76 tahun) itu mengaku tanpa persiapan memimpin sidang hari ini.
"Sudah biasa atuh saya mah pimpin rapat. Tidak ada persiapan. Kita sudah tahu mata acaranya apa. Kemarin sore ada surat pemberitahuan," kata Popong dengan logat Sundanya di gedung DPR RI, Jakarta, Rabu 1 Oktober 2014.
Wanita berusia 76 tahun yang akrab disapa Ceu Popong ini mengatakan apa yang dia sampaikan bukan sebuah kesombongan. Pengalaman berpolitik sejak lama menjadikanya selalu siap untuk kondisi seperti ini.
"Sayah mah sehat tidak ada persiapan. Kenapa harus diarahkan. Bukan sombong. Saya sebagai aktivis lama," ujar Ceu Popong.
Ceu Popong sempat vakum dalam dunia politik, sebelum akhirnya kembali ke ranah politik. Sulit bagi dia meninggalkan dunia politik. "Saya lama jadi aktivis. Ini periode ke lima," ucapnya.
Sebelum memimpin sidang, Ceu Popong menyambut kedatangan rombongan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Budiono dan Ketua KPU, Husni Kamil Manik.
Dalam penyambutan itu Ceu Popong didampingi Anggota DPR RI termuda, Ade Rezki Pratama, yang lahir di Bukittinggi, 8 November 1988. Ade merupakan politikus Partai Gerindra dan lolos ke Senayan dari Dapil Sumatera Barat II.
Selain itu Ceu Popong didampingi anggota DPD tertua Mudaffar Sjah, yang lahir di Ternate 13 April 1935, ia terpilih dari Dapil Prov. Maluku Utara dan anggota DPD termuda Riri Damayanti, yang lahir di Bengkulu 4 Februari 1990 dan terpilih dari Dapil Prov. Bengkulu.
Hujan Interupsi
Meski tampil dengan penuh percaya diri dalam memimpinsidang, namun hujan interupsi langsung terjadi di sidang perdana di ruang paripurna DPR.
Rapat paripurna pemilihan paket ketua DPR langsung dihujani interupsi saat baru saja dibuka. Ini dipicu PDIP Dan PKB yang belum hadir dalam paripurna. Rapat diskors sambi menunggu kabar dari kedua partai.
"Sidang kita skors 30 menit. Ini memberi kesempatan kepada saudara kita didua partai yang belum hadir," kata Popong Otje Djundjunan di ruang sidang paripurna, Rabu 1 September 2014.
Ce Popong sapaan politisi Golkar ini mengatakan meski di skors, pimpinan sidang tetap akan melakukan komunikasi dengan PDIP dan PKB untuk menanyakan apakah kedua partai ini akan hadir atau tidak dalam paripurna malam ini.
"Ini demi keadilan kita harus hubungi kedua saudara kita di dua partai. Yang penting yang hadir di ruangan sidang ini tidak ngantuk," katanya.
Sebelumnya Ce Popong mengatakan sesuai tata tertib sebenarnya sidang sudah bisa dilakukan. Karena dari absensi yang ada semua sudah memenuhi syarat pembukaan sidang.
"Sesuai absensi dan tata tertib kita sudah kuorum untuk membuka paripurna ini. Makanya kita buka, meski dua partai belum hadir," katanya.
Ia sempat menyampaikan opsi dan bertanya kepada delapan partai yang hadir diruang paripurna apakah sidang bisa dibuka atau tidak. Mayoritas partai Koalisi Merah Putih setuju untuk membuka sidang. Sedangkan partai pendukung Jokowi-JK menolak, karena PDIP dan PKB belum hadir.
Atas kesepakatan itu Ce Popong membuka sidang pada pukul 22.30 dan kemudian menskorsnya sekitar 10 menit kemudian usai menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Hingga skorsing dicabut pada pukul 23.30, hujan interupsi masih terjadi. Para anggota DPR terpilih yang telah dilantik belum menemukan kata sepakat untuk memilih siapa yang duduk sebagai ketua dan wakil ketua DPR maupun MPR.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Sebelumnya, KPU telah mengirimkan surat kepada Presiden untuk meminta izin penundaan pelantikan lima calon anggota DPR terpilih, terkait kasus dugaan korupsi. Mereka di antaranya berstatus sebagai tersangka di KPK.
