SBY: Apakah Masih Ada Jalan Bagi Saya untuk Tak Setujui UU Pilkada?
Selasa, 30 September 2014 - 10:12 WIB
Sumber :
- Biro Pers Istana Presiden/Abror Rizki
VIVAnews -
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku tengah mencari jalan bagaimana membatalkan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang baru saja disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sebab isi UU itu, kata SBY, tidak sesuai dengan keinginan rakyat.
"Posisi pemerintah dalam pilkada ini adalah pilkada langsung dengan perbaikan mendasar. Mayoritas rakyat kita sebenarnya tidak setuju dengan pilkada DPRD," kata SBY dalam konferensi pers di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa 30 September 2014.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Man Utd Dapat Rejeki Nomplok Usai Dortmund Picu Klausul Jadon Sancho, Cuan Besar Menanti
"Posisi pemerintah dalam pilkada ini adalah pilkada langsung dengan perbaikan mendasar. Mayoritas rakyat kita sebenarnya tidak setuju dengan pilkada DPRD," kata SBY dalam konferensi pers di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa 30 September 2014.
Atas dasar itulah, kata SBY, pemerintah tetap konsisten bahwa yang paling baik adalah sistem pilkada langsung dengan perbaikan.
Salah satu cara yang sudah dilakukan untuk membatalkan UU itu adalah berkomunikasi langsung kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva. Konsultasi ini dilakukan ketika SBY melakukan kunjungan ke Jepang.
"Presiden harus berikan contoh tindakannya tidak keluar dari konstitusi," kata Presiden.
Saat berkomunikasi, SBY menanyakan kepada Ketua MK mengenai penjelasan Pasal 20 UUD 1945 dalam konteks penyusunan UU, di mana bahwa RUU menjadi UU ketika mendapat persetujuan bersama antara DPR dan presiden.
"Misalnya, jika presiden belum beri persetujuan tertulis atas hasil paripurna di DPR, apakah masih ada jalan bagi saya untuk tidak berikan persetujuan?" ujar SBY.
Kata SBY, menurut Ketua MK, meski dalam amanat presiden tidak eksplisit, namun dengan kehadiran menteri dalam negeri dalam Rapat Paripurna di DPR, berarti pemerintah telah setuju dengan RUU yang disahkan itu.
"Sehingga tidak ada jalan bagi presiden untuk tidak setuju atas hasil paripurna DPR," kata dia.
Semula, SBY ingin bertemu secara langsung dengan Ketua MK hari ini. Namun pertemuan itu dibatalkan karena SBY sudah berkomunikasi melalui telepon.
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Atas dasar itulah, kata SBY, pemerintah tetap konsisten bahwa yang paling baik adalah sistem pilkada langsung dengan perbaikan.
