Pemerintah Afrika Selatan telah mengabsahkan Pasukan Pertahanan Lesotho mengambilalih stasiun radio dan televisi, sehingga penyiaran terhenti total. Militer juga telah mengambilalih kantor polisi termasuk Markas Polisi."Pretoria (ANTARA News) - Satu blok regional Afrika Selatan Senin setuju untuk mengirimkan tim pengamat ke Lesotho yang dilanda krisis setelah kudeta, sementara para pemimpin koalisi sepakat untuk mengembalikan parlemen yang ditangguhkan pada Juni.
SADC setuju untuk mengirim "fasilitator" dan "untuk menyebarkan tim pengamat mengenai politik, pertahanan dan keamanan sebagai hal yang mendesak ", lapor AFP.
Para pemimpin koalisi bermasalah juga sepakat "mengenai peta-jalan dengan jadwal yang jelas tentang bagaimana untuk menghapus pengunduran parlemen".
Sementara itu dari Cape Town, Pemerintah Afrika Selatan Ahad mendesak Pasukan Pertahanan Lesotho kembali ke barak mereka dan mengizinkan pemerintah yang terpilih secara demokratis di Kerajaan tersebut melaksanakan kegiatannya.
"Pemerintah Afrika Selatan telah mengabsahkan Pasukan Pertahanan Lesotho mengambilalih stasiun radio dan televisi, sehingga penyiaran terhenti total. Militer juga telah mengambilalih kantor polisi termasuk Markas Polisi," kata Departemen Kerja Sama dan Hubungan Internasional (DIRCO) dalam satu pernyataan.
Menurut pernyataan itu, Pemerintah Afrika Selatan "menyatakan dengan keprihatinan besar situasi keamanan yang merebak di Kerajaan Lesotho".
Pada Sabtu pagi, militer Lesotho menyerbu kediaman Perdana Menteri Tom Thabane dan menduduki Markas Polisi serta kantor polisi Mabote di Ibu Kota negeri itu, Maseru, dalam tindakan yang diduga sebagai kudeta, menurut laporan Xinhua.
Militer Lesotho menolak mengakui bahwa itu adalah kudeta, dan menyatakan militer melakukan tindakan tersebut setelah menerima keterangan intelijen bahwa personel polisi bermaksud menyalurkan senjata dan amunisi ke konvensi All Basotho pimpinan Thabane, yang bernama "Di Bawah Pohon".
Militer menyatakan bahwa militer diberi wewenang untuk mencegah terorisme, kekacauan dalam negeri dan ancaman terhadap layanan dasar.
Penerjemah: Askan Krisna
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2014
