"Itu karena keterwakilan partai politik dalam jabatan menteri, setidaknya era kepemimpinan Sosilo Bambang Yudhoyono (SBY) terbukti berperilaku koruptif dan parpol menjadikan jabatan menteri sebagai sapi perah," katanya kepada Antara di Surabaya, Sabtu.
Oleh karena itu, tapak tilas kementerian yang selama ini ada hendaknya menjadi pelajaran penting bagi kepemimpinan Jokowi-JK dalam menyusun kabinet yang bermartabat.
"Banyak kalangan menilai kabinet profesional dan memiliki integritas akan mengangkat pamor kinerja Jokowi-JK ke depan, bukan sekadar keterwakilan parpol," katanya.
Untuk itu, cara menjaring berbagai masukan masyarakat adalah langkah yang bisa memunculkan putra bangsa yang siap mengabdikan keahliannya untuk membangun bangsa yang bermartabat.
"Kementerian yang mendapat sorotan tajam adalah Kementerian Agama. Kementerian ini dianggap sebagai kementerian yang sarat dengan praktik korupsi dan perilaku culas yang tidak mencerminkan perilaku agamawan," katanya.
Dalam berbagai kesempatan, Juru bicara Jusuf Kalla, Poempida Hidayatullah, menyebut kriteria Menteri Agama secara umum harus disegani dan diterima oleh semua kelompok agama dan golongan masyarakat.
Hingga kini, sejumlah nama yang dipandang layak untuk mengisi posisi Menteri Agama adalah Azyumardi Azra (Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), HM Ridwan Nasir (Mantan Rektor IAIN (UIN) Sunan Ampel Surabaya/Wakil Rais Syuriah PWNU Jatim), Lukman Hakim Saifuddin (Menteri Agama sekarang), dan Siti Musdah Mulia (Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
Ia menilai empat nama tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Azyumardi Azra dan Siti Musdah Mulia adalah sosok ilmuwan yang tinggal di Jakarta, karenanya dekat dengan media massa, sehingga lebih populer di kalangan masyarakat.
"Namun keduanya tidak dekat dengan kalangan pesantren sebagai basis keagamaan terbesar dari masyarakat, sehingga keduanya tidak mungkin mampu menopang efektivitas kepemimpinan Jokowi-JK ke depan," katanya.
Berbeda dengan Lukman Hakim Saifuddin yang populer di kalangan masyarakat sejak penunjukannya sebagai Menteri Agama untuk menggantikan Suryadharma Ali yang diduga terjerat kasus korupsi, namun parpol dari Lukman Hakim Saifuddin tidak mendukung pencalonan Jokowi-JK, sehingga bisa menjadi "batu sandungan" pasangan itu.
"Sementara itu Prof Dr HM Ridlwan Nasir adalah seorang ilmuwan dengan predikat gelar akademik sebagai Guru Besar UIN Sunan Ampel Surabaya dan dua periode menjadi rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya," katanya.
Salah satu kriteria Menteri Agama yang dipatok Jokowi harus berasal dari kalangan Nahdliyin, sehingga dia adalah sosok yang tepat karen amengabdikan kehidupannya mulai dari Tanfidiyah sampai Syuriah di PWNU Jatim dan menjadi Wakil Rais Syuriah PWNU Jawa Timur.
Pewarta: Edy M Ya`kub
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2014
