Empat Kuartal Berturut-turut, Realisasi Investasi Tembus Rp 100 T

Jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan realisasi investasi triwulan II (April-Juni) 2014 kembali mencatat rekor tertinggi dan menembus di atas Rp 100 triliun atau tepatnya Rp 116,2 triliun.

Kepala BKPM Mahendra Siregar mengatakan realisasi investasi triwulan II yang mencapai Rp 116 triliun merupakan nilai realisasi tertinggi yang pernah dicatatkan di BKPM.

Menurut Mahendra untuk keempat kalinya realisasi investasi kembali menembus Rp 100 triliun. Sebelumnya realisasi investasi triwulan III 2013 mencapai Rp 100,5 triliun, triwulan IV 2013 mencapai Rp 105,3 triliun, triwulan I 2014 mencapai Rp 106 triliun dan triwulan II 2014 mencapai Rp 116 triliun.

Mahendra mengatakan realisasi investasi triwulan II 2014 mengalami peningkatan 16,4% jika dibandingkan dengan perolehan investasi pada periode yang sama tahun 2013 sebesar Rp 99,8 triliun.

Realisasi investasi triwulan II 2014 sebesar Rp 116,2 triliun terdiri dari investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 38,2 triliun dan investasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 78 triliun.

" Iklim investasi di Indonesia terus meningkat," ujar dia dalam acara " Konferensi Pers Realisasi Investasi Triwulan II" di Gedung BKPM, Jakarta, Kamis (24/7).

Mahendra menjelaskan jika dilihat secara kumulatif realisasi investasi semester I (Januari-Juni) tahun 2014 adalah sebesar Rp 222,8 triliun yang terdiri dari realisasi investasi PMDN sebesar Rp 72,8 triliun dan realisasi investasi PMA sebesar Rp 150 triliun.

Dia mengatakan dari sebaran investasi berdasarkan wilayah pada semester I tahun 2014, realisasi investasi di Pulau Jawa sebesar Rp 131,1 triliun dan realisasi investasi di luar Jawa sebesar Rp 91,7 triliun.

Realisasi investasi di luar Pulau Jawa meningkat 10,1% jika dibandingkan semester 1 2013 sebesar Rp 83,3 triliun.

"Pertumbuhan realisasi investasi pada 2014 terjaga baik di tengah Pemilu dan Pilpres bahkan mencapai rekor tertinggi," ujar Mahendra.

Mahendra menjelaskan pada semester I 2014 (Januari-Juni) 2014, realisasi PMDN berdasarkan 5 sektor usaha terbesar adalah Listrik, gas dan Air dengan nilai Rp 28,4 triliun, Makanan Rp 9,8 triliun, Tanaman Pangan dan Perkebunan Rp 5,8 triliun, transportasi, gudang dan telekomunikasi Rp 4,9 triliun dan konstruksi Rp 4,9 triliun.

Sedangkan realisasi PMDN berdasarkan 5 lokasi proyek adalah Jawa Timur Rp 18,2 triliun, Jawa Barat Rp 10,5 triliun, DKI Jakarta Rp 8,3 triliun, Jawa Tengah Rp 7,7 triliun dan Kalimantan Timur Rp 6,5 triliun.

Realisasi PMA berdasarkan 5 sektor usaha terbesar adalah Pertambangan US$ 2,7 miliar, industri makanan US$ 2,1 miliar, transportasi, gudang dan telekomunikasi US$ 1,7 miliar, tanaman pangan dan perkebunan US$ 1,1 miliar dan industri alat angkutan US$ 1,0 miliar.

Realisasi PMA berdasarkan lokasi proyek adalah Jawa Barat US$ 3,2 miliar, DKI Jakarta US$ 2,1 miliar, Kalimantan Timur US$ 1,5 miliar, Banten US$ 1,1 miliar dan Jawa Timur US$ 1,0 miliar.

Realisasi PMA berdasarkan asal negara adalah Singapura US$ 3,4 miliar, Jepang US$ 1,5 miliar, Malaysia US$ 0,7 miliar, Amerika Serikat US$ 0,7 miliar.

Mahendra mengatakan dengan terpilihnya presiden baru Jokowi membuat prospek investasi semakin membaik. Hal utama yang dilihat investor adalah bagaimana presiden baru meningkatkan investasi melalui beberapa kebijakan.

Menurut dia Indonesia sudah mempunyai keunggulan yaitu pertumbuhan konsumsi masyarakat yang cukup tinggi ditambah kelas menengahnya yang terus naik, dua keunggulan ini harus disempurnakan dengan kebijakan investasi.

Mahendra menjelaskan berdasarkan data realisasi investasi triwulan II sebesar Rp 116,2 triliun, 31% adalah perluasan investasi dan 61% investasi baru.

Mahendra memperkirakan dengan adanya Presiden baru, perluasan investasi diperkirakan akan naik begitu juga jumlah investasi baru akan meningkat.

Dia menjelaskan BKPM juga terus menyempurnakan kebijakan investasi seperti meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam menambah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan pembebasan lahan.

Sementara Itu, Pengamat Ekonomi Standard Chartered Bank Eric Sugandi mengatakan kebijakan BI rate sebesar 7,5% berdampak pada penurunan impor sehingga mempengaruhi iklim investasi.

Menurut dia agar iklim investasi tetap tumbuh maka pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang pro-investasi seperti peningkatan PTSP, dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam urusan pembebasan lahan.

Eric mengatakan sektor sektor yang masih menjadi incaran investor asing adalah pertambangan, consumer good, otomotif dan transportasi.

"Prospek iklim investasi di Indonesia masih cukup cerah yang penting kebijakan investasi," ujar dia.